CB, Bojonegoro – Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro hari Jumat (08/07/2022) tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terkait LPj APBD 2021 belum usai, Badan Anggaran (Banggar) meminta tambahan waktu pembahasan lagi hari Rabu (13/07/2022), jam 19.00 Wib.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar S.Pd, mengatakan, tertundanya penyampaian pendapat akhir dan pengesahan LPj APBD 2021 karena memang waktunya kurang. Pembahasan sudah dilakukan antara banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro baru membahas seputar pendapatan saja.
“Pembahasan dijadwalkan Rabu malam, karena belum banyak yang terbahas, salah satunya pelaksanaan program Bantuan Keuangan Khusus Desa, juga Banggar dan TAPD perlu rapat pembahasan terkait belanja APBD 2021 agar tuntas,” katanya.
Lebih lanjut Abdullah Umar menjelaskan, seluruh anggota Banggar DPRD telah menerima salinan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait APBD 2021. Serta semua komisi telah membahas LPj APBD 2021 bersama mitra masing -masing.
“Langkah selanjutnya mendorong serta memastikan eksekutif atau Pemkab melaksanakan rekomendasi – rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK,” tutur Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar.
Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, SE., M.AP., mengatakan bahwa pembahasan LPj Bupati 2021 tinggal final, satu kali pertemuan lagi sudah selesai, tinggal sisi belanja saja.
“Pembahasan LPj bukan membahas secara administrasi. Namun, kebijakan Bupati secara umum,” ucap H. Sukur Priyanto.
Anggota Banggar DPRD Ahmad Supriyanto S.Pd, MH. juga menyampaikan, ada banyak yang belum dibahas. Terutama sisi belanja. Jadi, memang butuh banyak waktu, misalnya pembahasan tentang BKKD sebesar Rp 450 miliar. Itu adalah program pada 2021 lalu yang saat ini masih akan berlanjut. DPRD ingin menanyakan lebih jauh tentang program itu.
“BKKD salah satu program APBD 2021 yang cukup besar. Karena itu, harus ada penjelasan rinci dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pelaksanaan. Tahun lalu APBD Bojonegoro sebesar Rp 5,7 triliun. Pembahasan belanja anggaran sebesar itu akan membutuhkan waktu panjang,” kata Ahmad Supriyanto. (aj)