CB, TULUNGAGUNG- Belum lama ini sejumlah Kepala Desa (Kades) di Tulungagung miliki wacana menolak Dana Desa. Dan, munculnya wacana penolakan itu, mereka bosan dengan banyaknya kades yang mendapat ‘surat cinta’ dari LSM yang diduga hanya mencari-cari kesalahan belaka. Tak pelak, mereka pun ‘merasa takut’ mengelola dana desa tersebut.
Munculnya penolakan Dana Desa yang dilakukan oleh sejumlah kades itu menjadi bahan pembicaraan dan argumen di grup WhatsAppn yang beranggota berbagai elemen itu. Mereka ada yang sependapat dengan wacana tersebut, dan tak sedikit pula mereka yang anggap wacana penolakan itu terlalu berlebihan.
Namun, bila melongok lebih dekat keberadaan Dana Desa muaranya jelas, yakni diharap Dana Desa inj bisa menjadi sumber pemasukan setiap desa akan lebih meningkat, dengan meningkatnya pendapatan desa untuk sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa serta kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa.
Dengan begitu, tentunya persolan ini menjadi tanggungjawab bersama untuk sebuah kemajuan desa. Hal tersebut yang disampaikan Zainuddin Jawahir Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
“Kalau pribadi kami dan Kades Banjarejo, dengan wacana penolakan Dana Desa itu jelas tidak setuju,” kata Kepala Desa Banjarejo Zainuddin Jawahir saat berbincang-bincang dengan Cahaya Baru di ruang kerjanya belum lama ini.
Iapun menyebutkan, justru dengan adanya Dana Desa itu pembangunan di desa malah semakin tambah maju. “Justru Dana Desa untuk kesejahteraan warga kita, seperti pembangunan desa BLT dan lain sebagainya,” jelasnya.
Bahkan, lanjut pria yang selalu dekat warganya itu, justru peluang besar kalau ada bantuan atau peningkatan alokasi dana desa, Itu justru lebih baik.
“Kalau kita menolak, harapannya apa untuk desa. Padahal semua itu endingnya untuk kesejahteraan warga kami semua. Semua kembali cara penggunaan, kemampuan desa dan masing-masing SDM yang ada, kan tidak sama,” paparnya.
Masih kata Zainuddin Jawahir, terkait sejumlah kades yang menggunakan penolakan Dana Desa itu, dirinya meminta pada teman seprofesinya itu untuk menengok pada niatan awal.
“Jadi harus ingat niat awal kita, tujuannya adalah untuk membantu warga yang tidak mampu dan membangun desa yang lebih baik,” ungkap Zaenuddin dengan mimik serius.
Zainuddin menambahkan, upaya penolakan Dana Desa itu semestinya tak dilakukan dan itu jelas tak mendasar. “Jadi kalau ada teman yang menggaungkan penolakan Dana Desa itu monggo, kala pribadi saya itu tidak etis dengan menggaungkan slogan menolak Dana Desa. Dasarnya Apa,” ungkap Zainuddin.
Disinggung soal Apara Penegak Hukum maupun LSM yang diduga hanya mencari-cari kesalahan belaka pada kades-kades, iapun anggap tak ada masalah senyampang semua itu prosedural.
“Kalau kita di desa pengelolaan anggaran baik, pertanggungjawaban setiap tahunnya ada dan BPD nya ada, saya kira tidak masalah. Justru APH, media dan LSM itu bagian dari kita untuk sebuah keseimbangan,” jelasnya.(rul)