CB, TULUNGAGUNG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Tulungagung bakal mengkebut pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di daerah pinggiran atau perbatasan kabupaten.
Dan, pembangunan infrastruktur ini, tentunya sejalan dengan visi misi Bupati Tulungagung dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan. Disisi lain, pembangunan infrastruktur berupa rehabilitasi jalan ini sebagai prioritas bagi Dinas PUPR Tulungagung.
“Infrastruktur, khususnya yang ada di pinggiran akan kita kebut dan ini sebagaimana visi misi Bupati Tulungagung,” kata Kepala Dinas PUPR Tulungagung Dwi Hari Subagyo saat mengikuti Bupati Maryoto Birowo dalam launching RSUD Campurdarat dr Karneni, Senin (20/02).
Dwi Hari menjelaskan, yakni daerah yang bakal mendapatkan prioritas diantaranya adalah jalan pinggiran yang ada di wilayah Kecamatan Ngantru, Karangrejo, Bandung dan Pucanglaban yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain. Pembangunan infrastruktur ini juga tidak asal dipasang, namun akan dilakukan dengan uji lab agar hasilnya maksimal.
“Kita sekarang menerapkan standar, sebelum kita bangun kita uji lab. Misalnya struktur tanah juga kita lab, apa yang cocok akan digunakan apakah semen atau aspal, sekarang harus diuji lab dahulu,” jelas Dwi Hari.
Untuk pembangunan lokasi bekas longsor di Desa Samar, Kecamatan Pagerwojo, menurut Dwi akan kembali dilanjutkan tahun ini. Sedangkan anggaran yang akan dikeluarkan sekitar Rp 1,3 miliar. “Ini proses, pembangunan akan kita lanjutkan tahun ini,” jelasnya.
Masih kata Dwi Hari, untuk penambalan jalan berlubang yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung ini, Dinas PUPR mempunyai anggaran sekitar Rp 1 miliar per tahun. “Ini untuk menangani seluruh kecamatan untuk belanja jalan penambalan dan perbaikan pemeliharaan itu,” tuturnya.
Mantan Camat Ngantru ini menambahkan, untuk tahun ini anggaran yang dimiliki PUPR ada kisaran Rp 73 miliar, dan kemungkinan masih akan ada tambahan.
“Untuk saat ini masih ada pergerakan, belum fiks. Kita masih ada (anggaran) sekitar Rp 73 miliar. Ini masih ada penambahan yang dihitung oleh Bappeda, ada Silpa yang akan dimasukkan ke kita atau OPD yang lain,” jelas Dwi Hari.(Hsu)