CB TULUNGAGUNG-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulungagung menggelar musyawarah perempuan, anak, dan disabilitas (Muspadi) 2023 di Hotel Crown Victoria, Selasa (27/6).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua PKK Kabupaten Tulungagung Siyuk Maryoto Birowo, Ketua DPRD Tulungagung Marsono, Sekretaris Daerah Sukaji serta sejumlah tamu undangan seperti pemerhati anak dan stakeholder lainnya.
Dalam kesempatan ini Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung Erwin Novianto menyampaikan, yakni tujuan dilaksanakannya Muspadi ini adalah untuk mengidentifikasi persoalan perempuan, anak dan disabilitas di masing masing perangkat daerah.
Pria berperawakan kalem ini juga berharap, yakni kedepannya desa dan kecamatan serta kabupaten sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan layak anak.
“Menyusun usulan kegiatan yang sudah menginterpretasikan kepentingan perempuan, anak, dan Disabilitas di masing-masing perangkat daerah,” terang Erwin Novianto.
Dalam kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Siyuk Maryoto Birowo juga menguraikan, berdasarkan data penduduk Kabupaten Tulungagung untuk tahun 2022, jumlah populasi sebesar
562.716 jiwa atau 49,88 persen dari total dari penduduk sebesar 1.128.087 jiwa.
Menurut perempuan yang telah lama memiliki rumah sakit di wilayah Kecamatan Karangrejo ini juga menjelaskan, bahwa dari sisi pembangunan gender, Tulungagung masih dihadapkan pada isu belum terwjudnya kesetaraan dan keadilan gender.
Hal ini, menurutnya, dilihat dari capaian indikator indek pembangunan gender dan indek pemberdayaan gender, masih banyaknya persoalan, khususnya yang dihadapi oleh perempuan di akar rumput dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial Budaya serta partisipasi di ruang publik.
Dan, menurutnya, permasalahan anak di Tulungagung pada skala nasional terus meningkat, sesuai data ULT PSAI tahun 2021 sebanyak 377 kasus dan 2022 sebanyak 94 kasus, baik masalah anak berhadapan dengan hukum, kekerasan fisik, ataupun seksual, adopsi, penelantaran, pengasuhan maupun perilaku menyimpang.
Disebutkan, Tulungagung juga dihadapkan pada isu pemenuhan hal penyandang disabilitas, seperti deteksi dini dan intervensi dini, pendidikan, akses terhadap fasilitas umum dan transportasi serta isu pemenuhan hak hak kelompok rentan termasuk masyarakat miskin.
Sehingga, sebagai ketua Tim Penggerak PKK, dirinya bakal memberikan apresiasi atas pelaksanaan agenda Muspadi yang telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten untuk ketiga kalinya.
“Kami berharap, para perangkat daerah yang terlibat dalam intervensi program agar dapat mendorong terwujudnya Tulungagung inklusif dengan perencanaan pengganggaran yang mengakomodir kepentingan perempuan , anak dan disabiitas,” ungkap Siyuk Maryoto Birowo.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono
[27/6 22.10] Insun: Ini pernah disampaikan almarhum Ir Soekarno (Presiden RI pertama, red) terkait sebuah diskusi dengan sejumlah presiden saat itu, dan ada sebuah pertanyaan dari seorang presiden dari Yugoslavia soal apa yang akan ditinggalkan kelak tidak lagi menjadi presiden.
Dan, menurutnya, saat itu Presiden Yugoslavia
dengan percaya diri bila kelak ia tak lagi akan meninggalkan tentara-tentaranya yang akan mampu menjaga negaranya. Namun, saat itu pula, Bung Karno pun menjawab dengan enteng dan jawaban itu mampu mencengangkan para presiden.
‘jadi, pada saat itu Bung Karno menjawab dengan enteng, yakni kami akan meninggalkan dan mewariskan negara dan bangsa yang besar ini dengan adanya Pancasila,” ujar Ketua DPRD Tulungagung ini penuh filosofis.(Hsu)