CB Blitar – Pemerintah Daerah Kota Blitar telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat seperti aplikasi berbasis online, dan transaksi keuangan yang elektronik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi anggaran, Walikota Blitar, Santoso menggelar Monitoring Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tahun 2024. Acara digelar di Ball room Hotel Santika Jl. Ir. Soekarno Kota Blitar, Selasa (28/5/2024) kemarin. Monitoring evaluasi ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan program ETPD dan KKPD serta mendorong penerapan sistem pembayaran yang efisien dan transparan.
Penerapan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Kota Blitar sudah mulai diterapkan pada beberapa tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Blitar telah berhasil mengimplementasikan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), online payment, serta pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-procurement. Dengan penerapan sistem ini, proses pengeluaran dana dan pembayaran kegiatan pemerintah daerah menjadi lebih transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Blitar, Santoso menyampaikan, ETPD yang menjadi fokus dalam acara Monitoring Evaluasi di tahun 2024 ini masih memiliki beberapa kendala yang perlu diatasi, antara lain kesulitan dalam proses pelaporan keuangan yang belum terintegrasi dan dilakukan secara manual dan pengawasan yang masih kurang memadai. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam acara yang digelar bagi para OPD Kota Blitar yang terkait dalam pelaksanaan program ETPD.
“Monitoring evaluasi elektronifikasi tindakan pemerintah daerah suatu terobosan dalam rangka kepatuhan kita dalam menjalankan pengelolaan keuangan serta meningkatkan pendapatan asli daerah,” ucap Wali Kota, Santoso.
Hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Blitar, Drs. Santoso, M.Pd, Sekda Kota Blitar, Priyo, Kepala BPKAD Kota Blitar, Widodo Saptono, Seluruh Camat dan Lurah se-Kota Blitar serta para OPD.
Selain ETPD, Pemerintah Kota Blitar juga menerapkan program Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas kantor dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh OPD. Kartu kredit ini dapat membantu pengelola keuangan OPD serta memperkecil kesempatan terjadinya praktik korupsi dan penyelewengan anggaran. Pelaksanaan program KKPD ini masih dalam tahap awal dan masih perlu koordinasi yang baik antara OPD terkait, Bank yang menangani pembuatan dan aktivasi KKPD serta masyarakat yang menggunakan jasa KKPD.
“Insyaaloh apabila ini berjalan dengan baik, sehingga nanti program – program pemerintah daerah itu bisa terselenggara dengan baik. Ini merupakan kelanjutan, ini merupakan evaluasi. Kita mengecek OPD – OPD itu bagaimana. apakah implementasinya sudah sesuai dengan yang direncanakan.
Dijelaskan juga, dalam kegiatan ini, akan dilakukan evaluasi sistem dan pelaporan keuangan yang telah diterapkan selama ini. Selain itu, penting bagi OPD untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan bank terkait untuk memperbaiki sistem administrasi data dan pendaftaran aktivasi KPPD.
Selain itu, diperlukan upaya-upaya lain dalam rangka memperkuat implementasi program ETPD dan KKPD yang serentak dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peningkatan keamanan digital juga harus menjadi fokus sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap data dan keuangan negara yang disimpan melalui sistem keuangan elektronik.
“Maka dari itu, kita perlu kemajuan dibidang digitalisasi dan kita harus bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan projek pemerintah daerah. Mau tidak mau kita ini sekarang sudah waktunya dan kita terus dimonitor oleh pemerintah pusat,” tuturnya.
Diakhir sambutan penutup, Wali Kota Blitar ini menjelaskan, pelaksanaan Monitoring Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan melakukan Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kota Blitar telah membuktikan keberhasilan dalam penerapan sistem yang telah dijalankan. Pelaksanaan program ini perlu dievaluasi secara berkala agar memastikan keberhasilan program dan konsistensi dalam pelaksanaan serta memperbaiki kekurangan yang ada. Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas pelayanan publik di Kota Blitar akan menjadi lebih baik dan efisien bagi masyarakat.(Pram)