CB, TULUNGAGUNG – Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Selasa (25/06), menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Tulungagung, Selasa (25/06). Puluhan mahasiswa menuntut pembatalan UU Tapera, komersialisai pendidikan dan beberapa isu lokal, diantaranya banyaknya jalan rusak dan mall pelayanan publik yang tidak optimal.
Massa mendatangi kantor dewan dengan berjalan kaki dengan diiringi mobil soundssystem dan membentangkan berbagai sepanduk tuntutan. Beberapa diantaranya bertuliskan “Saat kami berjuang tikus berdasi bersembunyi dibalik laci”, “Tapera = Tambahan Penderitaan Rakyat”.
Dengan iringan lagu buruh tani, masa HMI bergantian berorasi meneriakkan ketimpangan yang terjadi di masyarakat bawah. Mereka menyebut pemerintah terkait Tapera telah mengeluarkan aturan yang tak pro rakyat, bahkan dianggap menindas masyarakat kecil.
“Setiap bulan gaji buruh dipotong untuk Tapera, hal ini sangat memberatkan rakyat,” ujar Shaifullah Kamil dalam orasinya.
Tak hanya Syaiful, Orator lain, yakni Abdul Ghofur malah menyebut bahwa Indonesia saat ini mencapai puncak kebobrokan, dimana korupsi dan nepotisme merajalela. Hal itu menjadi dasar HMI untuk turun ke jalan.
Awalnya, massa yang memadati depan pintu utara DPRD itu ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Baharudin. Setelah berdiskusi panjang, massa meminta untuk dipertemukan dengan Ketua DPRD Tulungagung agar pakta integritas yang mereka siapkan bisa ditanda tangani secara langsung.
“Mohon maaf karena lambat menemui dikarenakan ada rapat banggar yang harus diselesaikan,” ujar ketua DPRD Tulungagung Marsono S.Sos setelah menemui mahasiswa HMI itu.
Menurutnya, masyarakat memang bisa datang ke DPRD Tulungagung dengan perwakilan ataupun secara beramai ramai. Namun Ia berharap aspirasi masyarakat dilakukan dengan mengutamakan diskusi dan musyawarah dengan nuansa hati dan nurani yang baik.
Apa yang menjadi aspirasi HMI menurut Marsono akan dibahas dengan pimpinan yang lain untuk tindakan lebih lanjut. Terlebih isu isu lokal, hal itu bisa secepat mungkin diambil tindakan.
“Tentang jalan rusak, mall pelayanan publik dan komersialisai pendidikan di Tulungagung itu bisa Kami kordinasikan langsung dengan dinas terkait,” katanya.
Setelah ditemui Ketua DPRD, massa HMI kemudian melanjutkan unjuk rasa menuju kantor Bupati Tulungagung untuk menyampaikan aspirasi serupa.(Hsu)