RAKOR PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

CB, Pasuruan – Dalam rangka untuk memberikan pedoman tentang Peraturan Kepada sejumlah OPD terutama pada Dinas di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Lingkungan / Perkim Kabupaten Pasuruan melalui Kabag Hukum Seketariat Daerah telah memberikan penyuruhan tentang peraturan Bupati Pasuruan nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Lingkungan. Di mana wilayah Kabupaten Pasuruan yang cukup l;uas harus adanya penataan wilayah yang memadai. Hal ini di kaitkan dengan keberadaan dengan wilayah kotaku yang kumuh. Untuk itu sesuai dengan peraturan Bupati tersebut harus di lakukan dengan baik dan tepat. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan No 12 Tahun 2023 tentang dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026; bahwa berdasarkan instruksi menteri dalam negeri No 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada Paling lambat minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
bahwa dinas perumahan dan kawasan permukiman Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanua dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk periode 3 (tiga) Tahun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Dasar hukum Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Kep. Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Instruksi Mendagri Nomor 52 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023. Shod