CB, Magetan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Magetan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif (STAIM) Magetan menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Magetan, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi gabungan tersebut, mahasiswa melayangkan kritik keras terhadap rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) baru bagi pejabat daerah. Isu ini menjadi sorotan tajam, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak.
Mahasiswa menilai, pemerintah daerah seolah lebih memprioritaskan kenyamanan pejabat ketimbang memperhatikan kondisi nyata rakyat. Infrastruktur desa banyak yang rusak, layanan kesehatan masih terbatas, dan petani masih menghadapi kesulitan pupuk. Di tengah situasi itu, justru anggaran daerah kembali dialokasikan untuk kendaraan dinas.
“Kebijakan ini menyakiti hati rakyat. Pemerintah seharusnya mendahulukan kesejahteraan masyarakat, bukan membeli mobil dinas untuk pejabat,” tegas salah satu orator aksi.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua DPRD Magetan, Suratno, menegaskan bahwa rencana pengadaan mobil dinas bukan kebijakan mendadak, melainkan bagian dari skema perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan lama.
“Soal mobil dinas ini sudah masuk perencanaan dan penganggaran lama. Namun aspirasi teman-teman mahasiswa tentu akan kami catat dan ini menjadi bahan evaluasi bersama DPR RI, DPRD, dan Pemkab,” ujar Suratno di hadapan mahasiswa.
Meski demikian, ia menekankan bahwa alokasi anggaran tidak semata-mata terserap pada belanja kendaraan dinas. Menurutnya, porsi terbesar anggaran daerah tetap diarahkan ke sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan program rumah tidak layak huni.
Namun, publik tentu berharap DPRD tidak hanya menegaskan sisi formalitas perencanaan, tetapi juga berani menyesuaikan skala prioritas dengan realitas kebutuhan rakyat.
Sementara itu, Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, memberikan pembelaan atas kebijakan tersebut. Ia mengakui adanya kekecewaan mahasiswa, namun menyebut alasan teknis di balik pengadaan itu.
“Kami paham ada kekecewaan mahasiswa. Tapi faktanya, kendaraan dinas di OPD banyak yang sudah tua. Opsi menyewa mobil tidak efisien karena justru membutuhkan biaya tinggi. Jadi pengadaan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak pemerintahan sebelumnya,” jelas Suyatni.
Menurutnya, kendaraan dinas yang berusia di atas 10 tahun dinilai sudah tidak layak untuk menunjang mobilitas kerja OPD. Namun, pernyataan ini tetap menuai tanda tanya: apakah kebutuhan pembaruan kendaraan lebih mendesak dibanding pemenuhan kebutuhan dasar rakyat?
Meski membela kebijakan, Suyatni juga menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik.
Ia memastikan aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke Bupati, DPR RI, hingga pemerintah pusat.
Gabungan PMII dan BEM STAIM Magetan menegaskan, kebijakan pengadaan mobil dinas harus dibatalkan atau setidaknya ditunda. Menurut mereka, pemerintah daerah perlu menunjukkan keberpihakan yang lebih nyata dengan menempatkan anggaran untuk kepentingan publik.
“Pemerintah jangan memanjakan pejabat. Rakyat butuh perhatian nyata, bukan sekadar janji,” seru mahasiswa dalam orasinya.
Aksi ini menjadi catatan penting bahwa publik semakin kritis dalam mengawasi arah belanja daerah. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya beralasan soal perencanaan teknis, tetapi juga berani menyesuaikan prioritas anggaran dengan kondisi rakyat yang masih banyak kesulitan.
(Caknan)