CB, Surabaya – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Arif Fathoni berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan demi kepentingan pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang bangsa Indonesia.
Hal ini disampaikan Toni, sapaan Arif Fathoni, menanggapi laporan data dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bahwa ada siswa dilaporkan keracunan makanan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam delapan bulan terakhir. Bahkan, Indef mendesak penghentian sementara program MBG untuk dievaluasi menyeluruh.(11/9/2025).
“Saya rasa program (MBG) ini sangat bagus untuk menghapus disparitas pemenuhan gizi semua anak bangsa. Karena program baru wajar perlu dilakukan penyempurnaan yang berkesinambungan,” ujar Toni.
Lebih jauh, dia menegaskan, dalam era kemerdekaan berpendapat di Indonesia, wajar kalau ada kritikan atau masukan dan lain sebagainya. Termasuk yang disampaikan oleh Indef. Mantan jurnalis ini berharap masukan tersebut dijadikan evaluasi penyempurnaan program. Jangan sampai program terhenti hanya karena masalah pro dan kontra yang sedang berkembang.
Program MBG ini, kata dia, di samping upaya pemenuhan gizi anak Indonesia, juga banyak orang tua yang merasa terbantu karena negara hadir memberikan makan siang kepada anaknya saat di sekolah. Sehingga orang tua yang sibuk bekerja tidak terbebani pikiran anaknya makan apa, karena sudah disediakan oleh pemerintah.
“Saya pikir yang perlu disempurnakan di masa mendatang adalah tata kelolanya. Mulai dari kandungan higienitas makanan, distribusi, dan evaluasi pemerataan program agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Terkait usulan agar penerima manfaat diasuransikan, Toni menyebut jika diasuransikan justru dikhawatirkan akan membebani keuangan negara. “Saya rasa cukup kolaborasi dengan Pemda yang perlu ditingkatkan. Sehingga program ini bisa berlangsung sukses,” tambah dia.
Mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya ini mengaku, sejak awal dirinya berharap, selain sebagai investasi SDM jangka panjang, program MBG ini dapat sebagai trigger atau pemicu pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah dengan pelibatan aktif UMKM dan kantin sekolah, dengan persyaratan yang mewajibkan dapur umum dengan luasan minimal 200 meter persegi. UMKM akan kesulitan terlibat karena harga sewa tanah di Surabaya yang cukup mahal.
Soal keracunan makanan yang marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jatim, bagaimana dengan Surabaya? Toni mengatakan, sejauh yang dia tahu, sampai hari ini di Surabaya belum ada laporan siswa keracunan makanan seperti di daerah lain. Hal ini karena Dinas Ketahanan Pangan dan OPD terkait di Surabaya mendukung penuh program ini dengan memastikan higienitas bahan bakunya, dan mudah-mudahan tidak terjadi seperti di daerah lain. (Lg)