CB, TULUNGAGUNG — Raden Ali Sodik, Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Independen Indonesia (JAMPPII) Pusat, menegaskan komitmen organisasinya untuk memperkuat pendidikan politik sekaligus mengawal jalannya pemerintahan di Kabupaten Tulungagung agar tetap berintegritas dan berpihak pada rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Konsolidasi Pendidikan Politik JAMPPII yang digelar di Crown Hotel Viktoria Tulungagung, Sabtu sore (27/12/25).
Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Politik Berintegritas untuk Tulungagung yang Bermartabat” menjadi bagian dari agenda konsolidasi kepengurusan lima tahunan JAMPPII.
Dia berharap JAMPPII dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan demokrasi di Tulungagung. Iapun menekankan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat dan bermartabat.
“JAMPPII diisi oleh tokoh-tokoh luar biasa, mulai dari pendidik, pengusaha, hingga berbagai profesi lainnya, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat kami harapkan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan JAMPPII terhadap pemerintah bukanlah dukungan tanpa syarat. JAMPPII, kata dia, siap menjalankan fungsi check and balance apabila terdapat kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami siap mendukung penuh program-program pro-rakyat. Namun kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan dan koreksi apabila kebijakan publik melenceng dari arah yang seharusnya,” tegasnya.
Ia juga berharap, melalui konsolidasi ini, seluruh jajaran JAMPPII dapat berkomitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Tulungagung yang kuat, bermartabat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua JAMPPII Kabupaten Tulungagung, Muntolib, menjelaskan bahwa proses pembentukan dan penguatan organisasi di daerah telah dilakukan secara matang, mulai dari pra hingga pasca kegiatan. Ia menyebut JAMPPII sebagai lembaga yang telah memiliki legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.
“JAMPPII memiliki peran yang menyeluruh, mulai dari pendidikan politik, advokasi demokrasi, hingga pengawasan terhadap janji politik dari tingkat pusat sampai desa,” jelasnya.
Ia menambahkan, mulai awal tahun mendatang JAMPPII akan aktif bergerak hingga tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan proses advokasi demokrasi berjalan berkelanjutan, tidak hanya muncul saat momentum pemilu atau pilkada.
“Demokrasi tidak boleh berhenti setelah pemilihan. JAMPPII memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawal janji politik agar benar-benar direalisasikan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengajak JAMPPII untuk bersama-sama membangun Tulungagung menjadi daerah yang lebih baik dan bermartabat. Ia menilai JAMPPII memiliki peran strategis dalam menampung aspirasi publik serta menyampaikan informasi secara objektif.
“Kami terbuka untuk dikritisi agar seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan lancar,” ujar Wabup Baharudin.
Ia menambahkan bahwa setiap program pemerintah perlu diawasi secara bersama-sama. Menurutnya, pengawasan yang hanya dilakukan oleh aparat pemerintah tidak akan berjalan maksimal.
“Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat Kabupaten Tulungagung melalui JAMPPII untuk terus mengawasi para pelaksana program agar benar-benar sesuai tujuan, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya. (tim)