CB, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat penerapan sistem parkir digital di berbagai titik. Hasil evaluasi menunjukkan pendapatan parkir di Jalan Tanjung Anom meningkat signifikan setelah sistem pembayaran non-tunai diterapkan secara penuh dengan pengawasan langsung dari petugas Dinas Perhubungan (Dishub).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Pemkot Surabaya terhadap pengelolaan parkir di sejumlah titik. “Yang membuat saya semakin terkejut adalah hasilnya. Biasanya setoran parkir pada Sabtu malam atau malam Minggu hanya sekitar Rp600 ribu. Namun kali ini setoran mencapai Rp2,6 juta dalam satu malam,” kata Wali Kota Eri, Rabu (29/7/2026).
Evaluasi itu bermula saat Wali Kota Eri melakukan inspeksi ke kawasan Manyar, Dharmahusada, dan Dharmawangsa pada pekan lalu. Dalam sidak tersebut, ia masih menemukan juru parkir yang menerima pembayaran secara tunai.
“Di depan mata saya sendiri, saya melihat pembayaran parkir masih dilakukan secara tunai. Saya tanya (juru parkir) kenapa masih tunai. Dia menjawab bahwa dirinya belum mendapatkan rompi karena masih ada di kantor,” ujarnya.
Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti. Wali Kota Eri memanggil jajaran Dishub ke lokasi dan meminta seluruh persoalan segera dibenahi, mulai dari kelengkapan atribut petugas hingga penerapan sistem pembayaran non-tunai.
“Saya kemudian memanggil Kepala Dinas Perhubungan beserta kepala bidangnya. Di lokasi saya perintahkan agar mereka bertindak tegas. Kalau ada anak buah yang bermain-main atau melakukan penyimpangan, segera dibenahi. Kalau terbukti melakukan pungutan liar (pungli), pecat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Wali Kota Eri juga memerintahkan evaluasi total terhadap seluruh personel Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir. “Semua dipindahkan ke Satpol PP dan dicari personel baru. Tidak boleh ada satu pun petugas lama yang tetap bertugas di lokasi parkir,” katanya.
Sehari setelah evaluasi dilakukan, Wali Kota Eri kembali meninjau sejumlah lokasi parkir. Dari hasil pengecekan itu, ia melihat perubahan yang cukup signifikan. Selain kendaraan tidak lagi menggunakan trotoar sebagai lokasi parkir, sistem pembayaran non-tunai juga mulai diterapkan secara konsisten.
“Saya sangat senang. Sebab seluruh area parkir di depan kafe-kafe tidak ada yang menggunakan trotoar. Masyarakat bisa berjalan dengan nyaman. Menurut saya, seperti itulah warga Surabaya,” ujarnya.
Di Jalan Tanjung Anom, Dishub tetap melibatkan juru parkir. Namun, petugas Dishub ikut berjaga untuk memastikan seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai. “Di Jalan Tanjung Anom memang tetap melibatkan juru parkir, tetapi petugas Dishub ikut berjaga untuk memastikan seluruh pembayaran dilakukan secara non-tunai,” katanya.
Keberhasilan tersebut mendorong Pemkot Surabaya menerapkan pola serupa di seluruh titik parkir. Wali Kota Eri menilai, langkah tersebut akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai potensi pendapatan parkir di setiap lokasi.
“Dishub harus menangani langsung seluruh titik parkir, tetapi juru parkir tetap diberdayakan di lokasi. Dengan cara itu potensi setiap titik parkir bisa diketahui, mulai dari Jalan Blauran, Embong Malang, Manyar, Dharmahusada, Dharmawangsa hingga lokasi-lokasi lainnya,” tuturnya.
Selama masa uji coba, seluruh pendapatan parkir akan direkap setiap hari sebagai bahan evaluasi. Setelah itu, pengelolaan dapat dikembalikan kepada juru parkir dengan pengawasan yang tetap berjalan.
“Karena itu saya meminta seluruh titik parkir ditangani langsung oleh Dishub selama satu minggu sebagai uji coba. Setelah itu bisa dikembalikan kepada juru parkir dengan catatan sistem pengawasannya tetap berjalan,” jelasnya.
Ia juga meminta masyarakat aktif melapor apabila menemukan juru parkir yang menolak pembayaran menggunakan voucher atau sistem non-tunai. Menurut dia, petugas Dishub harus segera turun ke lapangan dan mengganti juru parkir yang melanggar ketentuan. “Bagi saya yang paling membahagiakan adalah evaluasi yang dilakukan Dishub tidak berhenti pada pembenahan, tetapi juga melahirkan inovasi,” katanya.
Karena itu, ia mengajak masyarakat mendukung kebijakan tersebut dengan membiasakan pembayaran parkir secara non-tunai. Menurutnya, penggunaan pembayaran non-tunai merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
“Sebab sistem non-tunai ini saya jalankan sebagai amanah dari warga Surabaya dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena itu saya mengajak seluruh warga Surabaya untuk membantu saya dengan membayar parkir secara non-tunai,” pungkasnya. (bud)