TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) 2026.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6), tersebut menjadi ruang partisipasi bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Muspadi 2026 secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Dalam sambutannya, Baharudin menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan juga harus mampu menghadirkan keadilan sosial serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
“Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu mendengar seluruh suara masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas harus mendapatkan ruang yang memadai untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka,” ujarnya.
Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai sekitar 1,142 juta jiwa. Di balik angka tersebut, masih terdapat berbagai persoalan yang dihadapi kelompok rentan, mulai dari isu kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, hingga kebutuhan layanan dan aksesibilitas bagi sekitar 34 ribu penyandang disabilitas yang tersebar di berbagai wilayah.
Baharudin mengakui bahwa forum-forum perencanaan pembangunan yang selama ini berjalan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik kelompok rentan. Oleh sebab itu, Muspadi diharapkan dapat menjadi sarana untuk menjaring masukan secara langsung dari pihak yang merasakan berbagai tantangan tersebut.
Mengusung tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, forum ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dan, hasil pembahasan dalam Muspadi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.
Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi, Muspadi juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pemerhati perempuan dan anak, serta komunitas penyandang disabilitas.
Melalui sinergi tersebut, pembangunan di Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tidak meninggalkan satu kelompok pun.
Pemkab Tulungagung berharap pelaksanaan Muspadi dapat semakin memperkuat prinsip pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh warga.(Tim)