CB, TULUNGAGUNG – Polemik penebangan sejumlah pohon berukuran besar di sepanjang bantaran Sungai Ngrowo, Kabupaten Tulungagung, terus menjadi sorotan. Aktivitas yang memicu keresahan warga Desa Majan, Winong, dan Tanon, Kecamatan Kedungwaru, itu diduga melibatkan oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Persoalan tersebut mencuat setelah beredar informasi mengenai surat proposal yang diterima LSM Bintara Center dari pihak Perum Jasa Tirta (PJT). Namun, berdasarkan isi dokumen tersebut, surat hanya berisi rekomendasi pelaksanaan kegiatan kerja sama pemberdayaan masyarakat di sempadan Kali Ngrowo Tahun 2026, bukan izin untuk melakukan penebangan pohon.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai dasar hukum penebangan yang dilakukan. Warga menilai hilangnya pohon-pohon besar di bantaran sungai berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, termasuk berkurangnya fungsi penahan erosi dan keseimbangan ekosistem di sekitar aliran sungai.
Karena itu, masyarakat meminta aparat penegak hukum (APH) bersama instansi terkait segera melakukan penyelidikan. Selain menelusuri legalitas kegiatan penebangan, warga juga meminta agar keberadaan kayu hasil tebangan ditelusuri untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan aset negara.
“Kami selaku warga sekitar sangat menyayangkan penebangan kayu di sepanjang Sungai Ngrowo. Kami berharap pihak APH segera mengambil tindakan dan mengusut persoalan ini,” ujar sejumlah warga.
Menindaklanjuti keluhan masyarakat, LSM Bintara Center mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Kami memohon kepada Bapak Kapolres Tulungagung untuk menurunkan tim dan memberikan penyelesaian hukum atas persoalan ini. Saat ini keresahan masyarakat masih berlangsung di wilayah Plandaan dan Kedungwaru,” tegas Ketua Bintara Center, Raden Ali Sodik.
Surat laporan tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda Jawa Timur, Kabid Propam Polda Jatim, Plt Bupati Tulungagung, Dandim 0807/Tulungagung, serta Ketua DPRD Tulungagung. (Tim)