CB, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Prov. Kalsel).
Dengan diraihnya predikat Opini WTP itu maka Kabupaten Tanah Bumbu telah berturut-turut 4 tahun meraih predikat WTP.
Diketahuinya Kabupaten Tanah Bumbu meraih Predikat Opini WTP setelah dilaksanakanya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (5/6).
Dalam penyerahan LHP tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu H. Supiansyah, Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Muhammad Alpiya Rakhman, Kepala Inspektorat Tanah Bumbu Wim Mandau, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Bumbu Rooswandi Salem, Sekretaris DPRD Tanah Bumbu Mukhlis, dan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.
Piagam Opini WTP dan LHP diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Prov. Kalsel Didi Budi Satrio, SH,MM dan diterima oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Supiansyah serta Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor.
Dalam sambutanya, Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Prov. Kalsel, Didi Budi Satrio, SH,MM, mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masing-masing Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan masih bisa mempertahankan Opini WTP meskipun ada beberapa yang perlu dibenahi namun hal tersebut tidak mempengaruhi Opini WTP.
“Alhamdulillah dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan kami menyimpulkan masing-masing daerah dapat mempertahankan Opini WTP,” Ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, mengatakan bagi Pemkab Tanah Bumbu Prestasi Opini WTP yang diraih merupakan yang ke empat kalinya selama empat tahun berturut-turut.
Wabup juga menyampaikan dalam hal pengelolaan keuangan pihaknya akan terus memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan diharapkan kedepannya pengelolaan keuangan Tanah Bumbu yang baik ini dapat terus dipertahankan. (Adv/jhon)