CB, Jakarta – 9 unit kerja di instansi Polri mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 6 unit kerja lainnya di tubuh Polri dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). KemenPAN-RB menetapkan predikat tersebut dari hasil evaluasi dari usulan 485 unit kerja, Kamis (14/12/2017).
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengatakan, Hal dari evaluasi tersebut mengejutkan juga melampaui ekspektasinya. Jumlah itu menunjukkan perkembangan yang luar biasa, karena meningkat empat kali dibanding tahun sebelumnya.
Yusuf Ateh menambahkan, seluruh unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK dan WBBM, secara resmi akan menjadi contoh bagi unit kerja lainnya.
Hingga tahun 2017, KemenPAN-RB telah menetapkan 109 unit kerja percontohan WBK dan 18 unit kerja percontohan WBBM.
Ateh mengharapkan unit kerja percontohan WBK dan WBBM diharapkan bisa menjaga kepercayaan dengan mempertahankan integritas, memperketat pengawasan dan selalu menjaga kepercayaan masyarakat.
KemenPAN-RB sewaktu-waktu bisa mencabut predikat tersebut jika ada pelanggaran di unit kerja yang telah ditetapkan menjadi unit kerja percontohan.
“Bila di kemudian hari ditemukan penyimpangan penyimpangan yang dilakukan unit percontohan WBK/WBBM, kami akan mencabut predikat yang telah diberikan,” Pungkas Ateh.
Dari 109 unit kerja percontohan WBK dan 18 unit kerja percontohan WBBM, di antara itu terdapat tiga instansi yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Polri memiliki 9 unit kerja yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi, di antaranya Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, Polresta Banjarmasin, Polrestabes Surabaya, Polres Balikpapan, Polrestabes Semarang, Polrestabes Medan, Polresta Pekanbaru, Polresta Padang, dan Polres Serang.
Tiga Kepolisian Resor yakni Sidoarjo, Jember dan Gresik yang sebelumnya ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi kini naik menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Asman Abnur menyerahkan penghargaan langsung dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Dalam acara tersebut hadir Wakil Ketua KPK La Ode M. Syarif, Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw, Kapolda Banten Brigjen Listyo Sigit Prabowo, sejumlah Kapolres serta para penerima penghargaan. (Febe)