CB, Batu – Dirut RSUD Karsa Husada Batu perlu mendapat perhatian yang serius oleh pihak terkait. Hal ini Di karenakan kepala dinas kesehatan prov jatim tak transparan dan tak mau memberikan komentar terkait banyaknya pemenang tender pengadaan diduga fiktif, yang di adakan oleh RSUD Karsa Husada Batu di tahun 2017.
Adanya temuan tersebut tim dari koran ini sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke Dinas kesehatan prov jatim namun hal tersebut di limpahkan kepada PPK RSUD Karsa Husada Batu.
Namun tanggapan dari Ibu Sas selaku PPK Karsa Husada Batu membanta tentang adanya pengadaan yang fiktif dan alamat pemenang tender yang bisa di sebut bodong.atau tidak sesuai dengan yang tercantum di LPSE pada tahun 2017 kemaren.
Ketika tim investigasi turun lapangan menanyakan tentang apa saja yang di beli sehingga menghabiskan anggaran negara yang tidak tangung-tanggung 13 M pada tahun 2017.
Sas selaku PPK RSUD Karsa Husada Batu tidak bisa menunjukan bukti barang-barang yang di beli pada tahun 2017 tersebut, di sinyalir disini adanya permainan antara UPTD RSUD Karsa Husada Batu dengan Dinas Kesehatan Prov jatim.
Dirut RSUD Karsa Husada Batu dan PPK terkesan sudah menyalahi aturan, Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik, termasuk Oknum yang telah menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Apalagi yang meminta informasi adalah seorang wartawan yang berhubungan dengan masyarakat langsung, itu namanya pembodohan publik, sehingga masyarakat tidak boleh tahu tentang tata cara kinerja pemerintahnya.
Bobroknya pemerintahan tergantung dari kinerja pejabat tersebut, sebab keterbukaan informasi public sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia ,mengingat Undang Undang public sudah dibentuk sejak tahun 2008.
Anehnya dengan adanya hal tersebut pihak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melemparkan kembali ke PPK dan untuk informasi lebih lanjut tentang proses pengadaan barang/jasa bisa tanya ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SRU Karsa Husada Batu. (bersambung/ANGGA)