CB, SURABAYA – Tindakan lebih ketat kayaknya harus segara dilakukan untuk Kota Surabaya. Ini untuk mencegah semakin bertambahnya jumlah terinfeksi dan penyebaran Covid 19. Hingga saat ini Kamis 16 April 2020 jumlah terinfeksi di Surabaya mencapai 246 orang. Jumlah yang sangat tinggi hampir separuh dari jumlah keseluruhan terinfeksi di Jatim yang jumlahnya 514 orang.
Dengan kondisi seperti itu Surabaya bahkan sudah dikategorikan sebagai daerah episentrum penularan Covid 19 di Jawa Timur.
Sebagai daerah yang sudah dikategorikan daerah episentrum penyebaran Covid 19, penanganannya juga dengan cara khusus pula. Salah satu yang diwacanakan untuk menahan laju penyebaran Covid 19, di Surabaya yaitu menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Dan untuk memberlakukan PSBB di Surabaya harus ada keinginan dari Walikota Surabaya yang kemudian mengajukan usulan ke Menkes.
Tapi sampai saat ini meski Covid 19, sudah menjangkiti ratusan warga Surabaya, sedikitpun belum ada sinyal dari Walikota Surabaya, apakah PSBB akan diterapkan di Surabaya, atau tidak.
Perlu tidaknya Surabaya diberlakukan PSBB, muncul dari dari pendapat Dr Joni Wahyudi, Ketua Gugus Kuratif Covid 19 Jawa Timur. Pendapat Dr Joni, tentang perlunya Surabaya menerapkan PSBB, didasrkan pada kajian epidemiologis. Hasil kajian itu menurut dr Joni, Surabaya memang sudah layak mengajukan PSBB.
Hasil kajian epidemiologis yang telah dilakukan oleh timnya di Surabaya, kondisinya berbeda dengan Kota Malang. Di Kota Malang lanjut dr Joni, lonjakan mereka yang terinfeksi belum terlalu mengkhawatirkan. Di Kota Malang menurut dr Joni rumah sakitnya masih mampu menampung pasien Covid 19. Joni mencontohkan Kota Malang karena kota itu sudah mengajukan PSBB, meski jumlah yang terinfeksi jauh di bawah Surabaya.
Berbeda dengan Surabaya, yang jumlah penderitanya sangat banyak. Tidak sebanding jumlah rumah sakit ada. Apalagi bila dikemudian Hari muncul terinfeksi baru.
Dengan kondisi seperti itu menurut dr Joni, sebaiknya Surabaya mengusulkan PSBB ke Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa. Terkait pendapatnya itu dr Joni, menegaskan bahwa itu harus sebatas kajian epidemologis. Masih banyak faktor lain yang menjadi dasar untuk menerapkan PSBB.(hpo)