Dua Tahun, MAN 1 Tulungagung ‘Tahan’ Ijazah Anak Penjual Pentol Cilok

CB, TULUNGAGUNG – Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan, Covid-19,
menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat.

Tak pelak, beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah.

Namun, sangat disayangkan, ditengah pendemi yang menghambat kegiatan ekonomi dan upaya pemerintah berjuang memulihkan ekonomi, justru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tulungagung ini memberi ‘beban berat’ pada masyarakat miskin. Suhariyadi, (40), warga Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, adalah penjual pentol cilok keliling dan dua tahun ini ia terbebani karen ijazah anaknya belum mampu mengambilnya, akibat ekonomi yang serba pas-pasan itu.

Tak dipungkiri, dua anaknya, yakni Ajeng Lutviana yang telah lulus sekolah pada tahun 2019 dan Widia Hariani yang telah lulus pada tahun 2020 itu masih memiliki tanggungan di sekolahan kisaran 4 juta. Namun, akibat ekonomi yang serba pas-pasan dan hasil jualan pentol cilok pun tak menentu, akhirnya tak mampu mengambil ijazah milik dua anak kesayangannya itu. Bahkan, usaha mengambil ijazah milik anaknya dengan datang kesekolahan sudah ia dilakukan pula, dengan harapan tanpa mengeluarkan biaya, tapi semua itu sia-sia.

“Jujur, saya belum mampu mengambil ijazah milik anak saya itu mas, ya karena usaha saya itu kadang jalan kadang tidak. Ya harapan saya, pihak sekolahan itu bisa mengeluarkan ijazah anak saya tanpa ada biaya, tapi semua yang saya lakukan itu sia-sia saja,” kata Suhariyadi kepada cahayabaru.id, Kamis (25/11).

Sugeng Sutrisno, Ketua LSM LPKP2HI dan yang pernah mendampingi orang tua pemilik ijazah yang ditahan mengatakan, bahwa dana Tis-Tas pendidikan pada SMA/Madrasah Aliyah, yakni pemerintah sudah mengucurkan anggaran untuk BOS kisaran 1,5 juta per tahunnya dan per siswa.

Namun demikian, Pemprov Jatim lewat BPOPP memang memberi ruang, yakni bagi wali murid untuk menyumbang sekolah tanpa paksaan sesuai dengan kesepakatan yang dijembatani oleh Komite Sekolah. “Kalau wali murid tidak mampu menyumbang sebaiknya dibebaskan, bukan dengan cara menahan ijazah siswa,” kata Sugeng Sutrisno kepada cahayabaru.id, Kamis (25/11).

Sementara itu, Kapala Sekolah (Kasek) MAN 1 Tulungagung melalui Waka Humas mengatakan, bahwa soal ijazah yang bersangkutan rencananya bakal diantar oleh pihak sekolah ke kediaman yang bersangkutan. Bahkan, sebelumnya, pihak sekolah juga sudah meminta orang tua untuk datang ke sekolahan, namun ditunggu-tunggu tidak datang juga. Sehingga, menurutnya, istilah penahan ijazah itu tidaklah benar.

“Saya sudah meminta orang tuanya datang kesekolah, tapi tidak datang juga. Bahkan kemarin (Kamis 25/12, red) saya sudah berencana datang kerumahnya, tapi padat kegiatan dan rencana hari ini (Jumat 26/11, red kami akan datang kerumahnya. Jadi bukan ditahan sebenarnya, kadang ada anak yang belum tiga jari. Kalau anak-anak sudah beres semuanya, termasuk mengembalikan buku atau yang lainnya itu bisa langsung diambil” kata Waka Humas kepada cahayabaru.id, Jumat (26/11).(rul/Hsu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *