Rapat DPRD Bojonegoro, Terkait Pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2022

CB, Bojonegoro – Dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan 2022 menjadi pembahasan serius kemarin (24/11/2021). Berdasar rincian alokasi DAK fisik bidang pendidikan 2022 untuk Kabupaten Bojonegoro senilai Rp 18,1 miliar.

Anggaran itu hanya ditujukan kepada sekolah dasar (SD) sebesar Rp 11,5 miliar dan sekolah menengah pertama (SMP) Rp 6,5 miliar. Badan Anggaran (Banggar) DPRD menanyakan DAK tidak ditujukan kepada pendidikan anak usia dini (PAUD).

Anggota Banggar DPRD Ahmad Supriyanto mempertanyakan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) alasan tidak mengambil DAK fisik untuk PAUD. “Kami dari banggar butuh penjelasan terkait tidak diambilnya DAK fisik PAUD. Karena ini linear dengan usulan pokir anggota DPRD 2021 berupa pembangunan 47 lembaga PAUD senilai total Rp 5,6 miliar,” tutur politisi Golkar tersebut.

Sigit Kushariyanto anggota banggar lainnya menambahkan, bahwa ada salah satu TK Dharma Wanita turut Desa Jatibelimbing, Kecamatan Dander, yang telanjur dirobohkan. Namun, usulan pokir tak kunjung terealisasi atau tidak cair. Akibatnya, sebanyak 32 siswa TK tersebut menumpang di gedung kelas SD desa setempat.

“Kami tentu ingin adanya pertimbangan dari dinas terkait. Kalau alasannya belum terima proposal itu kurang tepat, karena kami sudah mengajukan beberapa kali proposal,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD itu.

Selain itu, Ali Huda anggota banggar dari PKPI menyarankan agar posisi kepala dinas pendidikan (Kadisdik) segera terisi yang definitif. Sebab, pelaksana tugas (Plt) tentu kurang optimal dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

“Lalu terkait usulan pokir DPRD 2021 kalau bisa diupayakan ya monggo,” imbuh anggota Komisi D DPRD itu.

Plt Kepala Disdik Nur Sujito mengatakan, bahwa alasan tidak mengambil DAK fisik 2022 untuk PAUD karena waktunya mepet. Juga pengajuan proposal berasal dari lembaga swasta, tentu syarat pengajuannya butuh rekomendasi dari tim teknis dari dinas perumahan kawasan permukiman dan cipta karya (PKPCK).

Terkait usulan 47 lembaga berasal dari pokir atau jaring reses anggota DPRD itu pihaknya mengaku masih belum menerima proposalnya. Karena sebelumnya, pihaknya telah berkonsultasi dengan inspektorat dan disarankan harus ada proposalnya.

Acuannya Perbup Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. “Kami sudah bersurat ke bappeda menanyakan proposal usulan 47 lembaga. Kalau proposoal itu sudah kami terima, tentu baru bisa kami tindak lanjuti,” terangnya.

Nur Sujito menambahkan, meski tidak mengambil DAK fisik 2022 untuk PAUD, tapi pihaknya telah mengajukan DAK nonfisik 2022 senilai Rp 32 miliar. DAK nonfisik itu berupa bantuan operasional pendidikan (BOP) bagi 1.889 PAUD dengan total 52.351 peserta.

Ketua TAPD Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, akan melacak proprosal usulan pembangunan 47 lembaga PAUD tersebut. Juga memastikan proposal itu sudah ditujukan kepada bupati atau belum. “Kami akan beriktiar menindaklanjuti proposal-proposal tersebut. Kalau sudah ada, tentu akan segera kami kirimkan ke dinas terkait,” ujar sekretaris daerah (Sekda) itu.(hms/aj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *