Sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, Perusahaan Wajib Beri THR

CB, TULUNGAGUNG-Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tanggal 6 April 2022 Nomor: M/1HK.04/IV/2022 tentang pelaksanaan pemberian Tunjungan Hari Raya (THR) keagamaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) kepada perusahaan-perusahan yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja/buruh.

Agus Santoso, Kedisnakertrans Pemkab Tulungagung mengatakan, terkait surat edaran yang dikeluarkannya berdasarkan PP No.36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Permen Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.

“Ya, berdasarkan SE Menteri Ketenagakerjaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh,” kata Agus Santoso saat dikonfirmasi Cahaya Baru diruang kerjanya, Rabu (28/04).

Pembayaran THR Keagamaan, lanjut Agus Santoso, yakni dilaksanakan oleh perusahaan dengan memperhatikan point-point yang sudah ditentukan oleh dinas. Dan, point-point yang dimaksud pertama THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 tahun secara terus menerus atau lebih.

THR Keagamaan ini, imbuhnya, diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, besaran THR yang diberikan sebesar 1 bulan upah.

“Jadi bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus kurang dari 12 bulan, THR yang diberikan secara proporsional sesuai perhitungan masa kerja di bagi 12 dikali 1 bulan upah,” jelas Agus Santoso.

Masih kata Agus Santoso, sedangkan untu point tiga, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas dan telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, pemberian THR upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas dan mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, pemberian THR upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

“Dan untuk poin keempat, bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan,” paparnya.

Sementara itu, bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR keagamaan, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama, atau kebiasaan yang telah dilakukan, yakni sesuai surat edaran di poin lima.

“THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” tambahnya.

Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan THR keagamaan, imbuhnya, perusahaan maupun pekerja/buruh dapat menghubungi posko layanan dan pengaduan THR Tahun 2022 di kantor Disnakertrans setempat. “Perusahaan-perusahan yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung, secepatnya bisa melaksanakan kewajiban nya untuk memberikan THR pada buruh/karyawan nya sesuai aturan/SE yang berlaku,” pungkas Agus Santoso.(Hsu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *