Babak Baru Pelaporan Buku LKS

CB, Mojokerto – Hari ini dilakukan gelar perkara, menindaklanjuti keberatan kami dari Kompolnas terkait kami melakukan protes karena pada 3 Agustus 2021 perkara buku LKS dihentikan lidik oleh Satreskrim Mojokerto. Jadi kami menyampaikan keberatan, dan keberatan kami diterima.dan hari ini gelar perkara dibuka kembali. Demikian kata Hadi Purwanto usai menghadiri undangan gelar perkara terkait perkara buku LKS di Satreskrim Polres Mojokerto, Rabu (25/5/22).

Saat ditanya awak media, kasusnya seperti apa, Hadi mengatakan bahwa kasusnya sebenarnya komplek. Jadi ini menyangkut sebuah jaringan mafia buku, pemalsuan ISBN ada. Ada buku yang dari buku aslinya diganti sampulnya saja terus diperdagangkan.

Hadi mengatakan bahwa yang paling pokok, ini ulah dari salah satu anggota Dewan Kabupaten Mojokerto yang membidangi bidang pendidikan. Legal standing dalam perkara ini, saya selaku Wali Murid. Ucap Hadi.

Dikatakan, kalau CV nya pak Dewan ini hampir menguasai 80% sampai 90% satuan pendidikan. Jadi kurang lebih ada 380 Sekolah Dasar (SD) seKabupaten. Jadi, buku ini sekitar 5 tahun yang lalu sudah menguasai pasar-pasar. Bukti susulan yang kami sajikan ke Polres dari awal bahwa buku ini memang asli, terus sama CV Dewi Pustaka dirubah sampulnya saja, isi dan font dalamnya sama.

Dari seluruh pertemuan tadi kami disuruh memaparkan di hampir 16 jajaran. Jadi sederhananya harus ada tersangka. Tadi kita kupas, penyelidikan yang dilakukan dahulu kabur, karena tidak runut.

Tadi paparan kami diterima dan dalam hal ini tidak ada kejahatan yang sempurna, tidak ada pejabat yang kebal hukum, kita percaya sepenuhnya kepada Polres Mojokerto untuk segera melakukan tindakan tegas dan terukur untuk menemukan pelaku yang menyuruh, juga yang disuruh memalsukan ISBN pada buku Penjasorkes kelas 6. Ucapnya.

Kami selaku konsumen, kekuatan kami di Perlindungan Konsumen, UU Nomer 8 Tahun 1999 bahwa kami mempunyai kepastian hukum. Jadi kami menyampaikan keberatan ke Kompolnas dan keberatan kami diterima. Kemudian hari ini gelar perkara dibuka kembali. Pungkas Hadi.

Sementara, saat dikonfirmasi melalui WA terkait gelar perkara hari ini, anggota Dewan yang berinisial AKY mengatakan kalau isi materi buku yang salah, itu baru masalah. Buku termasuk barang tidak kena pajak. Pajak cetak ada, tapi dibayar oleh percetakan sendiri dan masuk di HPP (Harga Pokok Produksi). Pajak percetakan urusannya percetakan. Buku dengan isi yang sama dengan penerbit lain tidak masalah bila sudah ada MOU dengan penerbit tersebut. (r)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *