CB, Bojonegoro – Sebanyak 1.948 data penerima Bantuan Sosial (Bansos) tambahan untuk BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) senilai Rp. 1.753.200.000,- tidak sesuai Dokumen hal itu diketahui dari data laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) tahun 2021.
Dengan adanya data yang tidak sesuai Dokumen tersebut, menurut Ahmad Supriyanto S.Pd, MH, selaku Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro sangat berpotensi tidak tepat sasaran, Senin (13/6/2022).
“Kami menilai dengan adanya data yang tidak sesuai dengan dokumen ini merupakan bagian dari pendataan yang dilakukan tidak dengan kesungguhan, dan bisa dimungkinkan hanya mencatat data saja tanpa melihat dokumennya,” tuturnya.
Disampaikan juga potensi tidak tepat sasaran bantuan Sosial melalui BLT DD ini akibat tidak singkronnya data dan dokumen si penerima sehingga bisa menyebabkan carut marut saat pelaksanaan pembagian BLT DD, dan rawan sekali dengan adanya dugaan dugaan yang tidak diinginkan.
“Potensi sekali tidak tepat sasaran jika data dan dokumen tidak singkron,” kata Sekretaris Komisi C itu.
Adanya hal tersebut, Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro sangat berharap Dinas PMD harus berkordinasi dengan dinas Dukcapil untuk melakukan verifikasi data. Sehingga jika data singkron pasti pelaksanaan akan lebih baik tanpa ada persoalan mendatang. (sas/aj)