Cahayabaru, Bojonegoro – Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bojonegoro menolak kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM.
Dalam kesempatan ini sejumlah mahasiswa berunjuk rasa didepan gerbang kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (7/9/2022). Mahasiswa bergantian berorasi menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM ini tidak tepat.
“Kita menolak kenaikan BBM. Kebijakan pemerintah ini tidak tepat. Pasalnya, kebijakan ini dilakukan saat masyarakat masih berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ujar salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Menurutnya, kebijakan naiknya BBM ini tidak rasional, karena akan menambah beban masyarakat, utamanya kelas bawah. Selain itu, naiknya BBM ini juga berdampak pada naiknya sejumlah komoditi.
“Tentunya tidak rasional dan tidak dibenarkan jika masyarakat menjadi korban. Harga komoditas seperti makanan dan jasa ikut naik. Bisa dipastikan negara sedang dibayangi ancaman inflasi dan menggerus daya beli masyarakat. Masyarakat akan semakin kesusahan menghadapi dampak dari kebijakan ini,” terangnya.
Lebih lanjut, ia berorasi bahwa relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke bansos ini bukanlah sebuah solusi yang tepat. Mengingat, bansos sendiri masih banyak permasalahan dari hulu ke hilir terkait mekanisme dan teknis penyerapannya.
Diungkapkannya, bansos tidak menjamin adanya kesejahteraan bagi masyarakat kelas bawah, sebab sifatnya hanya konsumtif. Ia menyebut, hal ini justru akan membuat kegaduhan baru di tengah-tengah masyarakat dan memperlambat gerak pemulihan ekonomi itu sendiri.
“BBM naik bukan solusi tepat. Masyarakat tidak boleh dikambanghitamkan atas meningkatnya anggaran subsidi dan penggunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Sebab, menaikkan harga BBM sama halnya memperlambat pemulihan ekonomi,” bebernya.
Atas dasar itulah, dalam aksi unjuk rasa Gerakan Bojonegoro Melawan ini menyatakan sikap untuk menolak tegas kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi, menuntut pemerintah untuk memberantas mafia BBM, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi yang tak tepat sasaran, dan menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. (aj)