Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro Tanggapi Kepemilikan Tanah Pasar Lama

Cahayabaru.id, Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan status kepemilikan tanah Pasar Tradisional Kota Bojonegoro dengan memasang plang pemberitahuan.

Nampak papan yang berbunyi “Pemberitahuan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Sesuai Sertifikat Hak Pakai No 16 Tanggal 16 November 1992 dengan luas 17.205 meter persegi” terpasang di beberapa titik halaman pasar hari ini, Selasa (24/1/2023).

Pengumuman tersebut sekaligus menjawab pertanyaan beberapa pihak yang sempat dipublikasi terkait kepemilikan aset pasar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Bojonegoro, Luluk Alifah mengatakan, tanah pasar ini milik Pemkab sehingga pihaknya mencatat aset berupa tanah pada Dinas Perdagangan sebagai pengguna barang sesuai tusinya.

“Pencatatan ini dilakukan setelah divestasi atau pembubaran PD Pasar tahun 2018,” tuturnya.

Senada dengan Luluk Alifah, Kepala Dinas Perdagangan dan UMKM Pemkab Bojonegoro, Sukaemi juga menyampaikan, sebagaimana diketahui bahwa status tanah pasar lama di Jl. Pasar, Ledok Kulon Tiga, Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Sertifikat Hak Pakai tertanggal 16 November 1992.

“Maka¬† pengelolaan pasar lama Bojonegoro mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sehingga upaya fasilitasi pemberdayaan pasar sudah seharusnya mendapat dukungan para pedagang dan sudah tidak ada lagi para pedagang merasa cemas,” tegasnya.

Menurutnya, para pedagang harus menghilangkan rasa ragu-ragu dan rasa takut pada pihak manapun. Hal ini, tentu untuk menuju perubahan yang lebih baik sangat dibutuhkan penataan melalui pembangunan secara komprehensif segala sektor.

“Termasuk pembangunan penataan pasar (lama) bojonegoro,” jelasnya.

Dia menegaskan, jika semua unsur elemen Pemerintahan Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh muda, persatuan pedagang dan masyarakat umum harus bersinergi mendukung penataan kota yang lebih berestetika dan berwawasan lingkungan.

“Demi pelayanan masyarakat pada umumnya dan pedagang pasar pada khususnya,” ucapnya.

Dia menyatakan, jika masyarakat Bojonegoro sudah sangat cerdas untuk menganalisa dan mendukung perubahan pembangunan secara komprehensif demi kepentingan bersama.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Bojonegoro, Miftahul Huda mendorong langkah Pemkab Bojonegoro dalam melakukan penertiban aset salah satunya tanah yang selama ini dimanfaatkan untuk pasar kota.

“Hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mempertegas hak kepemilikan dan hak penggunaan atas tanah tersebut sehingga ada kepastian hukum,” ungkapnya.

Menurut Miftahul, pendataan aset daerah sudah menjadi kewajiban Pemkab Bojonegoro untuk menghindari sengketa tanah dikemudian hari. (aj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *