CB, TULUNGAGUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung, Sabtu (26/03), menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Akhir Tahun Anggaran (TA) 2022. Rapat paripurna ini sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung Marsono SSos di Ruang Graha Wicaksana lantai II kantor DPRD setempat.
Rapat paripurna ini dihadiri langsung Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM, Wakil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo SE, Sekda Tulungagung Drs Sukaji Msi, Asisten I dan III Setda Tulungagung, Kepala BPKAD Tulungagung Galih Nusantoro dan tiga Wakil Ketua DPRD Tulungagung serta anggota DPRD setempat.
Dalam rapat paripurna Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menjelaskan, bahwa Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) pada tahun 2021 sebesar 73,15 dan tahun 2022 menjadi sebesar 74,06 atau meningkat sebesar 0,91 dan masuk pada kategori tinggi.
IPM Kabupaten Tulungagung di atas IPM Nasional sebesar 72,91. Dan, menurutnya, hal ini ditunjang kinerja bidang pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat serta menunjukkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia.
“Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung sebesar 3,53 persen dan pada tahun 2022 naik menjadi 5,22 persen, atau naik sebesar 1,69 persen,” kata Bupati Maryoto Birowo.
Angka PDRB atas dasar harga berlaku ( ADHB) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan yaitu dari 40,166,67 Trilyun Rupiah pada tahun 2021 menjadi sebesar 44,133,48 Trilyun Rupiah pada tahun 2022, atau naik sebesar 3.966,81 Trilyun Rupiah.
Sedangkan dalam struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2022, sektor industri pengolahan memberi kontribusi paling besar mencapai 23,44 persen. Sedangkan kontribusi kedua adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesa 20, 72 persen dan terbesar ketiga adalah pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,62 persen.
“Jika ketiga sektor ini didorong peningkatan produktifitasnya, maka akan menggerakkan ekonomi dan memberikan dampak ikutan ( multiplier effect) yang cukup besar,” kata bupati.
Untuk tingkat kemiskinan, lanjut bupati, dari sebesar 7,51 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,71 persen pada tahun 2022 atau turum sebesar Rp 0,8 persen. Angka kemiskinan ini berada di bawah angka kemiskiman Nasional yaitu 9, 57 dan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49 persen.
Dan, sejalan dengan penurunan kemiskinan Makro, angka kemiskinan ekstrem terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 0,94 persen , pada tahun 2022 BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Tulungagung adalah 0 persen.
Bupati Maryoto menyebutkan, persentasi desa atau kelurahan yang mendapatkan layanan infrastuktur dasar dan lingkungan berkualitas, menamgkup akses jalan, air minum sanitasi, perumahan dan persampahan.
Pada 2021, prosentasenya sebesar 52,40 persen dan meningkat menjadi 55, 35 persen pada tahun 2022. Dengan begitu, pada tahun 2022 sebanyak 150 desa atau kelurahan di Kabupaten Tulungagung telah mendapatkan layanan infrastuktur dasar dan lingkungan berkualitas.
“Dari hasil evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2022 adalah sebesar 68,74 yang masuk kriteria di nilai baik,” jelas bupati.
Dalam visi pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 adalah, terwujutnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri , berdaya saing dan berakhlak mulia.
Untuk visi tersebut di jabarkan pula dalam misi yang lebih spesifik dan mengarah pada urusan secara nyata yang bermuara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan untuk misi pertama adalah, mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing. Kedua, mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah. Ketiga, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman,rasa aman , serta ketertiban masyarakat.
Dan misi ke empat, membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta misi ke lima, yakni mewujudkan pemerintah yang akuntabel, profesional, dan trnsparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Usai penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2022, Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM menyerahkan dokumen LKPJ Bupati kepada Ketua DPRD Tulungagung Marsono untuk selanjutnya dibahas.
Sementara itu, dalam rapat paripurna dibacakan pula laporan hasil pelaksanaan reses anggota DPRD Tulungagung masa sidang II tahun sidang IV. Laporan disampaikan oleh Andri Santoso AMd Kep.
Disisi lain, Ketua DPRD Tulungagung menyampaikan pengumuman keanggotaan panitia khusus (pansus) masa sidang II tahun sidang IV (periode Januari– April 2023). Pansus akan membahas lima rancangan peraturan daerah (ranperda).
Kelima ranperda tersebut masing-masing adalah Ranperda tentang Kepemudaan, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Ranperda tentang Sistem Kesehatan Daerah, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah.(Hsu)