CB, TULUNGAGUNG – Pada Kamis sore 11 Desember 2025, suasana Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso mendadak tegang ketika Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, melantik belasan pejabat tinggi pratama.
Pasalnya, dibalik prosesi yang berlangsung formal, yakni satu keputusan justru memicu gelombang spekulasi: nama Sekretaris Daerah (Sekda) Tri Hariadi muncul sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), meski ia tidak hadir dalam pelantikan itu.
Tentunya, keputusan itu menegaskan satu hal: jabatan Sekda—pos tertinggi dalam struktur ASN daerah—resmi dikosongkan. Langkah ini mengejutkan, mengingat posisi tersebut selama ini dianggap sangat strategis dan sulit digeser tanpa restu gubernur.
Bahkan, bagi sebagian pihak, kebijakan tersebut bukan sekadar rotasi, melainkan sinyal perubahan besar dalam arsitektur kekuasaan birokrasi Kabupaten Tulungagung.
Salah satu pemerhati kebijakan publik berinisial W, menilai pengosongan kursi Sekda sebagai langkah paling berani yang ditempuh Bupati Gatut Sunu sejak awal pemerintahannya. Menurutnya, keputusan itu sarat pesan politik dan menunjukkan perubahan orientasi kekuasaan di lingkaran eksekutif.
“Ini bukan kebijakan teknis biasa. Ini manuver kelas berat. Dengan mengosongkan Sekda, bupati sedang mengirim sinyal bahwa kendali birokrasi sepenuhnya berada di tangannya, bukan di jaringan lama atau kelompok tertentu,” ujarnya
Ia menambahkan bahwa selama ini Sekda kerap menjadi “penyangga politik” yang menentukan ritme pemerintahan dari balik layar. Karena itu, keberanian bupati melakukan reposisi tanpa kompromi menunjukkan keinginannya membangun struktur yang benar-benar loyal dan sejalan dengan arah kebijakan baru.
“Publik harus mengakui: tidak banyak kepala daerah berani mengambil langkah seperti ini. Banyak bupati memilih aman, menghindari gesekan dengan kelompok birokrasi senior atau patron politik di provinsi. Tapi Gatut Sunu justru memilih jalur konfrontatif—memangkas ruang intervensi dan mengamankan pengaruhnya sendiri,” lanjutnya.
Iapun menilai keputusan ini dapat dibaca sebagai upaya mempercepat konsolidasi birokrasi menjelang pelaksanaan APBD 2026 yang diklaim akan dikelola lebih disiplin. Pengosongan kursi Sekda dinilai sebagai strategi memastikan kontrol penuh terhadap proses eksekusi anggaran dan pengawasan internal.
“Bupati ingin memastikan tidak ada ruang abu-abu dalam rantai komando. Setiap kepala dinas harus berjalan dalam satu garis kebijakan, tanpa distorsi di level pimpinan tertinggi ASN,” tambahnya.
Di sisi lain, dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu mencoba meredam spekulasi publik. Ia menegaskan proses seleksi pejabat berjalan transparan, tanpa transaksi atau praktik jual-beli jabatan.
“Tidak ada transaksional. Yang ada adalah komitmen para terlantik untuk bekerja melayani masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya integritas dalam penyusunan APBD 2026. Ia menuntut setiap kepala dinas bekerja efektif, efisien, dan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran.
“Saudara semua mendapatkan jabatan tanpa mahar. Karena itu bekerjalah dengan benar dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara iti, daftar pejabat yang dilantik yakni Sudarmaji, S.Sos., M.Si. – Kepala BPBD, Sony Welly Ahmadi, S.Stp., M.M. – Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Agus Suswantoro, S.Sos., M.Si. – Kepala Dinas Peternakan, Robinson Pasaoran Nadeak – Kepala Dinas Perikanan, Rahandi Puspita – Sekretaris DPRD, Tri Hariadi – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Hartono, A.P. – Kepala Satpol PP, Esti Purwanti, S.H., M.H. – Inspektur, Lugu Tri Handoko – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Mulyanto – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dr. Desi Lusiana Wardani – Kepala Dinas Kesehatan, M. Ardian Candra – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Erwin Novianto, S.T., M.T. – Kepala Dinas PUPR, Reni Prasetyawati Eka Wulandari, S.Stp., M.M. – Kepala Dinas Sosial, dan Zahrotul Aini – Direktur RSUD dr. Iskak Tulungagung.(tim)