CB, Surabaya – Masalah infrastruktur dasar dan ketidaktepatan data penerima bantuan sosial masih jadi keluhan utama warga Surabaya Barat. Temuan itu diungkap Ketua Fraksi PSI sekaligus anggota Komisi C DPRD Surabaya, Josiah Michael, usai reses di sejumlah titik Dapil 5.
Menurut Josiah mayoritas aspirasi warga Sambikerep, Benowo, dan sekitarnya masih soal minimnya pembangunan infrastruktur.
“Keluhan masyarakat kurang lebih masih sama. Mereka berharap Pemkot Surabaya bisa lebih hadir untuk melakukan pembenahan, terutama terkait infrastruktur dasar,” katanya.
Kebutuhan paling banyak disampaikan warga meliputi paving jalan lingkungan serta perbaikan dan pembangunan gorong-gorong. Ia menyebut kondisi sejumlah kawasan di Surabaya Barat masih seperti pedesaan dengan akses jalan terbatas dan banyak lahan kosong.
“Di Surabaya Barat terlihat cukup jomplang. Di satu sisi ada perumahan mewah, tetapi di sisi lain masih banyak perkampungan yang membutuhkan perhatian infrastruktur. Ini yang perlu menjadi fokus pemerataan pembangunan,” ucapnya.
Selain infrastruktur, warga juga mengeluhkan sistem desil yang dipakai pemerintah sebagai dasar penyaluran bansos. Banyak warga yang butuh bantuan justru masuk kategori desil tinggi sehingga tidak memenuhi syarat.
“Di hampir setiap titik reses, warga mengeluhkan masalah desil. Banyak yang sebenarnya membutuhkan bantuan tetapi masuk desil 6 atau lebih tinggi, sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok desil 1 sampai 5,” ujarnya.
Ia menilai pendataan masih lemah karena warga dinilai hanya dari kondisi fisik tempat tinggal tanpa melihat kondisi ekonomi terkini. Ia menyebut fenomena “sangkar emas” di mana warga tinggal di rumah yang terlihat layak, tapi tidak punya penghasilan setelah kehilangan pencari nafkah.
Kami menemukan banyak kasus warga yang saya sebut hidup di ‘sangkar emas’. Rumahnya terlihat bagus sehingga dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya sangat sulit. Kasus serupa ditemukan di Jeruk dan Benowo. Warga di rumah warisan atau perumahan lama kesulitan ekonomi akibat PHK atau meninggalnya pencari nafkah utama.
Dorongan Evaluasi Data dan Beasiswa
Karena itu, Joshia mendorong Pemkot Surabaya mengevaluasi sistem pendataan desil agar sesuai kondisi riil. “Perlu ada perbaikan data dan skema pendampingan atau pemberdayaan bagi warga yang kondisinya seperti ini. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan,” tegasnya.
Ia juga minta evaluasi program Beasiswa Pemuda Tangguh agar tepat sasaran dan membantu pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Terkait usulan infrastruktur, Joshia menyebut seluruh aspirasi akan diperjuangkan lewat pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan dibahas bersama perangkat daerah saat pembahasan APBD.
“Untuk sementara kami tampung melalui pokir. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan Bappeko, Bappeda, serta dinas terkait agar kebutuhan warga bisa masuk dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Realisasi usulan pembangunan diperkirakan butuh 1-2 tahun menyesuaikan proses perencanaan dan penganggaran. Joshia Michael berharap pembangunan infrastruktur di Surabaya Barat bisa lebih merata sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (Lg)