BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui berbagai program strategis.
Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Intervensi Kerentanan Pangan Tahun 2026 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro di Balai Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut dikemas secara terpadu dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh akses bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga layanan kesehatan secara langsung.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa sektor pertanian dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, Pemkab Bojonegoro terus berupaya menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari ketersediaan air, pupuk, benih, hingga menjaga stabilitas harga hasil panen.
Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah, lanjut Nurul, mulai menunjukkan hasil yang nyata.
Produksi padi Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan signifikan dari sekitar 710 ribu ton per tahun menjadi 864 ribu ton atau bertambah sekitar 154 ribu ton.
“Kenaikan produksi tersebut membawa Bojonegoro naik dari peringkat ketiga menjadi peringkat kedua sebagai daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.
Nurul menjelaskan bahwa program intervensi kerentanan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan, khususnya keluarga dengan balita yang berada di wilayah rawan pangan.
Di Kecamatan Bubulan sendiri, tercatat sebanyak 43 balita menerima bantuan dalam program tersebut.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Perum Bulog, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan pangan, menggerakkan perekonomian lokal, mendorong UMKM berkembang lebih maju, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro Zaenal Fanani menjelaskan bahwa program intervensi kerentanan pangan disusun berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan serta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025.
Menurut Zaenal, pada tahun 2026 terdapat sebanyak 267 balita dari 24 desa yang tersebar di sembilan kecamatan sebagai penerima manfaat program.
Masing-masing balita mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras dan dua paket olahan ikan guna membantu pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
“Program ini merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menekan risiko kerentanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi balita di wilayah sasaran,” jelasnya.
Pelaksanaan kegiatan juga disinergikan dengan Gerakan Pangan Murah yang melibatkan DKPP, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), Perum Bulog, serta sejumlah pelaku UMKM lokal.
Selain itu, masyarakat yang hadir dapat memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang disediakan oleh Puskesmas Bubulan.
Melalui program terpadu ini, Pemkab Bojonegoro berharap upaya penguatan ketahanan pangan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kesehatan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (aj)