CB, Batulicin – Rapat kerja (rapat koordinasi) MKKS SMA/SMK se Kabupaten Tanah Bumbu di laksanakan hari ini (22/9) bertempat di SMKN 1 Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.
Pada kegiatan tersebut turut hadir pengawas dikmen dari provinsi Kalimantan Selatan yaitu: 1. Drs.H. Abdul Rivai,MAP ( koordinator pengawas SMA Provinsi Kalsel ), 2. Drs.H. Edy Khairudin,ME (serkertaris pengawas pendidikan luar biasa Provinsi Kalsel ), 3. H. Susilo Rohmanhadi R,MM ( pengawas dikmen Provinsi Kalsel ), 4. Drs. Agus Haris Purwito,MM ( pengawas SMK Provinsi Kalsel ).
Ketua MKKS SMK se Tanah Bumbu Ribut Giyono,Spd,MM dalam sambutan singkatnya mengatakan bahwa perlu adanya satu persepsi dan satu tujuan dari seluruh SMK di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan singkron dengan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
Drs. Agus Haris Purwito,MM mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program rutin dan dia sebagai ketua rayon di Tanbu berinisiatif untuk menggabungkan SMA dan SMK dalam rapat koordinasi, atas partisipasi MKKS dan anggota sesuai tupoksinya sebagai pengawas (pembina kepala sekolah) maka dia mengundang pengawas dikmen Provinsi Kalsel untuk memberi paparan pada kegiatan ini, ungkapnya.
Selanjutnya Drs. Abdul Rivai,M.AP mengatakan dalam ilustrasi ibarat petani mangga bisa dianggap sukses jika hasil panennya berhasil, dan sebelumnya perlu proses perawatan dan pemupukkan sehingga tanaman tersebut akan membuahkan hasil yang baik. Hal ini sebagai refleksi bahwa sebuah sekolah bisa berhasil perlu pimpinan dan tenaga pendidik yang profisional.
Drs. Edy Khairudin,ME mengatakan bahwa penilaian kinerja guru berdasarkan beberapa hal ; peran pengawas sekolah sebagai jembatan informasi, penjamin mutu, peran sekolah bagi guru, mutu sekolah, kesejahteraan/kepangkatan guru, dan peran TAS bagi sekolah penyedia data dan informasi.
Renstra Pendidikan Nasional telah menetapkan pilar-pilar kebijakan yang dijadikan kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan yaitu: 1. Pilar kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, 2. Pilar kebijakan pendidikan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, 3. Pilar kebijakan tata kelola akuntabilitas, dan citra publik. (Jhon)