Oleh: Eko Puguh Prasetijo
Ketua Umum LPK-YKBA
“Rakyat tidak sedang menunggu pidato.
Rakyat sedang menunggu keberanian pemerintah membuka semuanya.”
EDITORIAL
Tulungagung jangan dianggap gampang lupa.
OTT KPK baru saja lewat, tetapi suasana mulai kembali dibuat seolah-olah adem. Pejabat rapat, kamera berjalan, foto senyum beredar, pidato terdengar tenang. Kalimatnya hampir sama semua:
“Pemerintahan tetap berjalan normal.”
Memang harus normal.
Yang dipertanyakan rakyat bukan kantor buka atau tutup.
Yang dipertanyakan rakyat adalah:
“Yang busuk sudah dibersihkan belum?”
Jangan sampai Tulungagung hanya ganti sopir, tetapi mesin bobrok di dalamnya masih dibiarkan hidup.
Rakyat sudah terlalu lelah melihat pola yang sama.
Setiap ada pejabat terkena OTT, biasanya yang paling sibuk lebih dulu adalah pencitraan. Semua mendadak bicara pelayanan publik, transparansi, dan bersih-bersih birokrasi.
Namun ketika rakyat meminta data proyek, rincian APBD, nama kontraktor, dasar mutasi jabatan, hingga alasan pengangkatan pejabat, semuanya mendadak berputar-putar seperti setrika rusak.
Kalau Memang Bersih, Kenapa Takut Dibuka?
Kalau memang tidak ada permainan, kenapa rakyat harus kesulitan mencari informasi?
Kalau memang uang rakyat dipakai dengan benar, kenapa banyak keputusan terasa gelap?
Ini bukan fitnah.
Ini hak rakyat.
Dalam negara hukum, pemerintah bukan raja.
Pemerintah adalah pelayan rakyat.
Ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Ada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Ada Undang-Undang Pelayanan Publik.
Ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Semua aturan itu mewajibkan pemerintah terbuka, berhati-hati, tidak menyalahgunakan jabatan, dan tidak bermain-main dengan kewenangan.
Karena itu, setelah OTT, yang seharusnya dibuka pertama kali bukan baliho ucapan semangat.
Tetapi data.
Buka proyek.
Buka tender.
Buka e-katalog.
Buka siapa yang mendapatkan pekerjaan.
Buka siapa dekat dengan siapa.
Buka kenapa pejabat tertentu tiba-tiba naik.
Buka kenapa pejabat tertentu tiba-tiba hilang.
Rakyat sekarang tidak bodoh.
Rakyat tahu, permainan paling berbahaya di daerah biasanya bukan terjadi di pidato.
Tetapi di belakang meja.
Main proyek.
Main jabatan.
Main fee.
Main tanda tangan.
Main setor-setoran.
Dan yang paling membuat rakyat muak, semua itu sering dilakukan sambil berbicara soal pengabdian.
Yang Paling Rawan: Birokrasi
Hari ini, yang paling rawan justru birokrasi.
Publik berhak bertanya:
“Apakah birokrasi Tulungagung benar-benar sedang dibersihkan, atau hanya sedang disusun ulang pemainnya?”
Karena kalau orang-orang lama masih memegang pengaruh, pola lama masih dipakai, budaya takut dan budaya titipan masih hidup, maka OTT kemarin tidak akan menjadi pelajaran.
Itu hanya akan menjadi jeda sebelum cerita lama terulang kembali.
Jangan salahkan rakyat kalau mulai curiga.
Sebab rakyat terlalu sering diminta percaya, tetapi terlalu jarang diberi bukti.
Rakyat Tidak Butuh Pencitraan
Yang dibutuhkan Tulungagung hari ini bukan pidato manis.
Bukan rapat seremonial.
Bukan pencitraan media sosial.
Bukan foto memakai rompi lapangan.
Yang dibutuhkan rakyat adalah keberanian pemerintah membuka semuanya seterang-terangnya.
Pemerintahan yang bersih biasanya tenang saat diaudit.
Yang gelisah diperiksa biasanya memang menyimpan sesuatu.
Dan ingat:
Rakyat sedang melihat.
Diam bukan berarti tidak tahu.
Bisa jadi rakyat hanya sedang menghitung:
Siapa yang benar-benar bekerja untuk daerah, dan siapa yang hanya sibuk menyelamatkan kursinya sendiri.
Catatan Redaksi
Tulisan ini merupakan opini dan kritik sosial berdasarkan informasi yang telah beredar di ruang publik.
Tulisan ini bukan putusan pengadilan dan bukan tuduhan pidana terhadap pihak tertentu.
Hak jawab, hak koreksi, dan ruang klarifikasi terbuka sepenuhnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
LPK-YKBA
Lembaga Perlindungan Konsumen – Yayasan Konsumen Berdaya Abadi