CB, SURABAYA – Kalangan anggota dewan di DPRD Kota Surabaya melihat banyak proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak transparan.
Indikator tersebut terlihat dari tidak adanya pembahasan terlebih dahulu atau urung rembuk ke dewan, jika Pemkot merencanakan proyek pembangunan kota maupun objek wisata.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron mengatakan, seharusnya jika Pemkot Surabaya ingin membangun sesuatu terhadap kota ini seyogyanya Pemkot dalam hal ini Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan jajarannya yang terkait, melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada anggota dewan.
“Bukan hanya komunikasi kepada anggota dewan, tapi juga komunikasi kepada warga dalam hal ini sosialisasi kepada warga atau wilayahnya yang akan terkena pembangunan kota. Ini tidak pernah dilakukan Risma.”Ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (27/08/2018).
Ia menjelaskan, misalnya proyek kereta gantung di objek wisata Kenjeran Park, Pemkot Surabaya tidak pernah berkomunikasi dengan pihak dewan, terlebih jika soal anggaran pembangunan. “Anggaran ini harus transparan, baik dewan maupun masyarakat harus tahu betul terhadap anggaran pembangunan.”Tegasnya
Lebih lanjut politisi PPP Kota Surabaya tersebut mengatakan, proyek kereta gantung memang sangat bagus untuk pengembangan kawasan pesisir Surabaya, namun sebelum dilakukan harus ada sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan yang tidak pernah dikomunikasikan ke dewan misalnya, tembok Pantai Kenjeran yang dinilai sangat ceroboh sehingga tidak banyak berarti bagi masyarakat sekitar pesisir.
“Jika main asal bangun, apakah betul pemerintahan seperti ini setiap pembangunan tanpa sosialiasi, ini kan tidak bener.”Terang Buchori.
Dirinya mengingatkan kepada Pemkot Surabaya, jika ada rencana membangun kota baik itu infrastruktur, objek wisata, building, taman kota, seharusnya ada komunikasi dahulu dengan anggota dewan, jangan main bangun-bangun saja tanpa ada komunikasi.
“Saya tidak bisa menjelaskan proyek mana saja yang tidak transparan dan minim sosialisasi, namun sebaiknya komunikasi dengan dewan sangat lebih baik dalam suatu perencanaan pembangunan.”Ungkapnya. (bolang)