CB, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memulangkan 83 orang penyandang masalah kesejahteraan Surabaya (PMKS) ke daerah asalnya. Mereka diijinkan pulang setelah dinyatakan sembuh oleh tim dokter spesialis jiwa.
“Tim dokter menyatakan bahwa mereka sudah sembuh, mengetahui rumahnya, siapa keluarganya dan bisa mengenal diri mereka sendiri, bahkan ketika diberitahu akan pulang mereka sangat senang sekali,” urai Risma usai melepas PMKS di halaman Balai Kota Surabaya, Senin, (11/9/2017).
Selain itu tempat untuk menampung sudah tidak cukup, bayangkan 1.510 orang berada satu atap di tempat sebesar itu. Makanya sekarang kami pulangkan ke daerahnya masing-masing,”
Disampaikan wali kota, beberapa waktu minggu ini Pemkot secara intens membahas tentang pengelolaan liponsos keputih. Pasalnya, tempat untuk menampung ODGJ sudah tidak cukup dan jumlah penyandang ODGJ di liponsos keputih mencapai 1.500 orang. Oleh karena itu, pemkot akan terus berkomunikasi dengan tim dokter kejiwaan untuk rutin memantau kondisi mereka. “Jika sudah dinyatakan sembuh oleh tim dokter dan dinilai bisa mandiri akan kita pulangkan secara bertahap,” ujarnya.
PMKS yang dipulangkan hari ini, lanjut Risma, bukan berasal dari Surabaya melainkan dari luar Surabaya. Mereka yang dipulangkan berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Madura, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara dan Bangka belitung. “Selama perjalanan mereka didampingi 1 dokter, 7 anggota TKSK dan 2 orang perwakilan dari Dinsos,” imbuhnya.
Wali kota sarat akan prestasi tersebut mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk menampung dan merawat PMKS setibanya di kota masing-masing. Baginya, koordinasi ini penting dilakukan agar nasib para PMKS setibanya di kota masing-masing, tidak terlantar melainkan sudah memiliki wadah yang jelas. “Seperti Pemda Jawa Barat langsung merespon surat dari kami dan menyatakan siap merawat mereka,” tegas Risma.
Untuk mengangkut kepulangan PMKS, pemkot menyediakan 7 mobil dengan rute jawa timur dan 2 bus rute Jawa Tengah dan Jawa Barat sedangkan yang berada di luar jawa menggunakan moda transportasi kapal laut dan pesawat.
Sementara itu, Kepala Satuan Medis Fungsional (SMF) Spesialis Kedokteran Kejiwaan RSUD. Soewandhi, dr. Agung Budi Setiawan menambahkan, penanganan yang dilakukan kepada pasien ODGJ hingga diizinkan pulang oleh tim dokter berdasarkan terapi holistik (secara medis diberi obat) dan psikoterapi berbentuk tindakan berbentuk farmakologi (konseling kerja, musik dan lain-lain).
“Langkah ini tidak hanya membuat pasien sehat secara biologis tetapi dia (pasien) juga memiliki kemampuan atau kapasitas mental yang cukup untuk mandiri. Jadi goalnya itu mandiri. Setelah mandiri diharapkan tidak merepotkan orang lain dan kemungkinan besar secara perlahan-lahan keberadaan mereka dinilai berguna dan membawa barokah dimata keluarga dan masyarakat,” urai Agung.
Langkah atau terobosan dengan merawat, mewadahi kemudian mengembalikan pasien ODGJ ke daerah asal secara bertahap, dinilai sangat luar biasa oleh dr. Agung. Dikatakan sangat luar biasa oleh Agung karena pemkot menjunjung tinggi asas gotong royong yang kemudian menguntungkan semua pihak.
“Ada banyak keuntungan yang didapat seperti membuat pasien bisa kembali ke habitatnya, pemkot surabaya menjadi tidak terbebani, ketiga menyadarkan kepada Pemda yang ada di kota-kota lain bahwa masih ada warga mereka yang mengalami gangguan jiwa dan diharapkan kepada pemda yang lain untuk melakukan sikap gotong royong. Kalau kita bergotong royong selesai urusannya,” jelasnya.
Secara bersamaan, wali kota surabaya juga menyerahkan bantuan kepada korban rumah terbakar di jalan Tales gg. langgar, kelurahan Jagir, kecamatan Wonokromo yang terjadi pada tanggal 12 agustus 2017 lalu. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 16 rumah dari 21 KK habis dilalap si jago merah.
Melihat kejadian tersebut, walikota surabaya bersama kepala dinas dan staff pemkot yang lain memberi bantuan berupa uang dan bingkisan yang langsung diterima korban kebakaran pagi tadi.
“Bantuan ini murni uang dari pemkot bukan uang anggaran dari APBD. Selain itu, pemkot tidak bisa memberi bantuan dalam dalam wujud rumah, karena lahan yang ditempati bukan milik pribadi melainkan milik PT.KAI,” kata Risma.
Imam Siswandi selaku Kepala Bagian Kesra pemkot surabaya menambahkan, bagi warga yang hingga saat ini belum mempunyai tempat tinggal, pemkot akan menawarkan rumah susun kepada mereka. “Itu Solusi dari kami bagi mereka yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal,” kata Imam.
Sedangkan untuk bantuan berupa uang, Imam melalui arahan ibu wali kota diminta agar pembagian jumlah uang yang sudah diserahkan kepada para korban sifatnya prorposional atau merata. “Melalui arahan ibu wali kota maka kami membulatkan bantuan uang sebesar Rp 2,5 juta rupiah per jiwa. Jadi kalau dalam satu rumah ada 3 jiwa maka dikali 3, kalau ada 2 ya dikali 2, begitu seterusnya,” pungkasnya. (Yudi)