CB, SURABAYA-Pemprov Jatim siap menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018. Selain pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun tersebut, secara bersamaan juga diselenggarakan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota wakil walikota di 18 daerah.
Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat Rapat Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dengan KPU Provinsi/ KIP Aceh se Indonesia dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Gedung Negara Grahadi, Senin (27/11) malam.
Dijelaskan, berbagai persiapan yang telah dilakukan Jawa Timur, diantaranya penyediaan seluruh dana pilkada (NPHD), penyediaan daftar penduduk potensi pemilihan (DP4), dan koordinasi pemeliharaan keamanan/ketertiban berdasarkan tingkat kerawanan (IKP). Selanjutnya juga dilakukan koordinasi kelancaran teknis penyelenggaraan pilkada pada masing-masing pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga netralitas ASN “Terkait anggaran hibah untuk keperluan penyelenggaraan pemilu Gubernur/ Wakil Gubernur Jatim Tahun 2018 sebesar Rp. 1.070.380.350.439,-, yang melekat pada anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Ia mengungkapkan, selain berbagai persiapan yang dilakukan pemerintah, masyarakat Jatim sendiri sudah siap menjadi pemilih. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah penduduk Jatim yang sudah tercatat di Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatn Sipil Kemendagri Korwil Jatim sebanyak 39.875.806 jiwa.
Sedangkan yang wajib e-KTP sebanyak 30.285.995 jiwa dengan rincian yang sudah melakukan perekaman eKTP sebanyak 29.306.130 jiwa atau 97,64 persen dan yang belum melakukan perekaman sebanyak 979.865 jiwa atau 2,36 persen. “Biasanya salah satu faktor pemicu konflik dalam pilkada adalah adanya data DPT yang tidak akurat. Data harus akurat agar menghindari hal tersebut terjadi,” ujarnya.
Sebagai upaya terselenggaranya Pilkada yang aman, Pakde Karwo menghimbau seluruh jajaran Pemda, TNI dan Polri tetap pada prinsip netralitas dan tidak memihak dalam penyelenggaraan Pilkada. Seluruh jajaran Forkopimda serta penyelenggara pilkada harus mampu merumuskan langkah yang proaktif. Tujuannya adalah potensi konflik dapat diserap dan diredam serta diantisipasi sedini mungkin agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata di masyarakat,” pungkasnya. (Ind)