Keterangan gambar : foto ilustrasi
CB, Surabaya – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan program nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Prona), disinyalir menjadi ajang bisnis bagi segelintir oknum di tingkat RT dan RW sebagai penerima kuota program tersebut. Dari informasi yang dihimpun, jika penetapan besaran biaya itu terindikasi adanya pungutan Liar (Pungli) sebesar Rp500 ribu per-pemohon oleh oknum tersebut.
Namun, besaran anggaran yang akan dibebankan kepada pemohon tersebur belum didasari payung hukum yang jelas, salah satunya tak dilengkapi kwitansi, materai dan lain-lain guna perlengkapan admnistrasi berkas yang dimohon oleh masyarakat.
Warga kampung Beji Kelurahan Pakal merasa heran dengan adanya permintaan dana untuk kegiatan PTSL yang merupakan Program Nasional tersebut. Dimana, ketua RT ditempatnya tinggal itu menyebut jika setiap pemohon diwajibkan untuk membayar di kisaran Rp500 ribu jika hendak mengikuti program PTSL tersebut.
“Iya pagi tadi ada ketua RT datang kerumah saya jika memberi informasi bila setiap pemohon atau masyarakat yang ikut dalam PTSL diharuskan membayar Rp500 ribu itu mas,” katanya.
Bahkan menurutnya, penetapan pembayaran sejumlah upeti yang ditetapkan, oleh oknum tersebut tidak mempunyai dasar hukum.
Terpisah, Lurah Pakal saat dikonfirmasi awak media mengungkapkan bila pihak Kelurahan tidak pernah mengintruksikan kepada ketua RT dan RW untuk meminta atau memungut dengan membebankan biaya pembuatan program sertipikat PTSL kepada masyarakat.
“Kalau pun itu terjadi, silahkan ditanyakan langsung terhadap RT dan RW jika hal itu atas perintah dari siapa. Karena saya sebagai Lurah tidak pernah mengintruksikan kepada RT dan RW biaya kutipan pembuatan sertipikat tersebut dengan biaya sebesar Rp500,” tegasnya.
Sementara, ketika dikonfirmasi ke kantor BPN Surabaya, jumat (16/03/2018) kepala kantor tidak ada di tempat karena ada kegiatan diluar. (Harry)