CB, TULUNGAGUNG – Lagi, usai bersurat ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur, kini Perkumpulan Komunitas Tulungagung Peduli (PKTP) bersurat di Markas Besar (Mabes) Polri dan Polda Jawa Timur. Hal ini dilakukan PKTP, karena tidak puas dengan hasil hearing dengan Komisi A pada 07 Januari 2022, lalu.
Susetyo Nugroho, (54), Pelaksana Harian PKTP membenarkan, bahwa PKTP hari ini (Senin 24/02, red) telah bersurat Ke Mabes Polri dan ke Polda Jawa Timur. Menurutnya, surat tersebut bentuk ketidak puasannya hasil hearing terkait pembangunan Waterboom di halaman SDN 2 Plandaan yang dianggap tak berizin itu.
Disini lain, pembangunan Waterboom itu sendiri jelas-jelas, yakni SDN 2 Plandaan itu adalah sekolah Inpres dan yang masih menerima DAK fisik tahun anggaran 2020.
Bahkan, menurutnya, Pihak Pemerintah Desa Plandaan ini juga belum mengantongi selembar izin, Terkait pembangun waterboom itu, yakni baik dari tinjaun Tata ruang (IMB), Amdal dan Perijinan penggunaan air tanah.
“Benar mas, hari ini kita bersurat ke Mabes Polri dan ke Polda Jawatimur. Sebab, jelas sekali SDN Inpres Plandaan tahun 2020 masih menerima DAK fhisik. Apalagi dalam hearing tersebut kita juga bahwa pihak Pemerintah Desa Plandaan belum mengantongi izin selembar pun. Namun yang membuat kami merasa heran, kenapa pembangunan waterboom masih juga tetap dilanjutkan, walau tanpa mengantongi izin,” kata pria yang akrab dipanggil Yoyok rambut putih ini pungkas Yoyok kepada Cahaya Baru, (24/01).(rul)