CB,TULUNGAGUNG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulungagung, telah melaksanakan kesepakatan bersama (MOU) terkait permasalahan hukum perdata dan hukum tata usaha di Pendopo Kongas Arum Kusumoning Bongso.
Sedangkan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut disaksikan langsung Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM, Wakil Bupati (Wabup) Tulungagung Gatut Sunu Wibowo SE, Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Teguh Ananto SH, MH, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung Catur Hermono SH, MH, Asisten, Kepala OPD serta pihak Kejaksaan Negeri Tulungagung.
Dalam acara ini, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung Catur Hermono SH, MH mengatakan, bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini dilaksanakan dengan maksud, yakni sebagai kerangka atau landasan dalam upaya mendorong terciptanya dan terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah Kabupaten Tulungagung yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu, kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memberikan bantuan permasalahan hukum, baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, baik itu diluar maupun di dalam pengadilan.
“Ya, kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memberikan bantuan permasalahan hukum, baik perdata maupun Tata Usaha Negara yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tulungagung,” kata Catur Hermono di Pendopo Kongas Arum Kusumoning Bongso, kemarin.
Sementara itu, ditempat yang sama, Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM menyambut baik terselenggaranya penandatanganan kesepakatan bersama tersebut. Bahkan, menurutnya, hal ini merupakan salah satu bukti kekompakan penyelenggara Negara diwilayah Kabupaten Tulungagung.
Tentu pula, dengan dilaksanakannya kegiatan ini akan mempererat tali silaturahmi, yakni antara pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Kejaksaan Negeri Tulungagung, sehingga kelak bisa mewujudkan kerjasama yang bersinergi, khususnya di Kabupaten Tulungagung.
“Terselenggaranya penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan salah satu bukti kekompakan penyelenggara negara di Kabupaten Tulungagung dan semoga semua ini bisa mewujudkan kerjasama yang sinergi,” ucap Bupati Tulungagung.
Dan, imbuh mantan Sekda Tulungagung ini, dengan terselenggaranya penandatanganan kesepakatan itu, dirinya pun berharap.tidak akan ada lagi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang diakibatkan oleh konflik hukum.
“Kami juga berharap di masa mendatang tidak terjadi lagi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang di akibatkan oleh berlarut- larutnya konflik hukum,” paparnya.(Hsu)