‎GMPK Lumajang Apresiasi Respon Cepat Tim APIP Tindaklanjuti Laporan Masyarakat 

CB, LUMAJANG – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Lumajang, mengapresiasi respon cepat tim APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) dalam menindaklanjuti adanya laporan masyarakat.
‎
‎Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Dendik Zeldianto pada Cahayabaru mengatakan, tim APIP kolaborasi antara Inspektorat dan Unit Tipidkor Satreskrim Reskrim Polres Lumajang terbukti merespon, menindaklanjuti setiap adanya laporan dengan berlandaskan pada tata aturan dan perundangan yang berlaku.
‎
‎Disejumlah desa, Dendik memonitoring tindak lanjut diantaranya Desa Tunjung, Desa Barat dan Desa Sawaran Lor. Tegas Dendik Zeldianto menyoroti sikap Kepala Desa Barat yang tak menunjukkan iktikad baik.
‎
‎”Tentu masyarakat harus mengerti tentang adanya proses. Penanganan dan tindak lanjut tidak bisa serta merta. Sepanjang penilaian kami, hingga saat ini Inspektorat Lumajang dan koleganya (Unit Tipidkor Satreskrim Polres Lumajang -red) sudah bekerja maksimal,” ujar Dendik, Kamis (22/1/2026).
‎
‎Disinggung sikap Kades Barat, Dendik meminta dan akan terus mendukung Inspektorat dan Unit Tipidkor Satreskrim Polres Lumajang untuk mengusut tuntas.
‎
‎”Kades Barat ini menunjukkan sikap tidak baik. Berbeda dengan desa lain, salahsatunya Desa Sawaran Lor yang menemui dan menyodorkan data, sehingga menepis dugaan pelanggaran. Hasil kroscek di lapangan juga menunjukkan hasil yang sepadan dengan perencanaan,” imbuhnya.
‎
‎Selebihnya, pria yang akrap disapa Dendik Ekstrim itu memgimbau masyarakat untuk terus terlibat dalam sisi pengawasan. Terlebih mengedepankan positif thinking/prasangka baik dalam menyampaikan aspirasi atau laporan.
‎
‎”Mari kita kawal pemerintahan Kabupaten Lumajang ini agar tetap dalam kondisi baik, tidak rentan pada sisi pelanggaran. Keterlibatan masyarakat menjadi penting dengan catatan tetap mengedepankan etika dan asas praduga tak bersalah,” pungkasnya.
‎
‎DiInformasikan, di internal Pemerintahan Desa Barat tim APIP menemukan dugaan pelanggaran dengan catatan indikasi kerugian negara terbilang fantastis.(Hardy)