CB, TULUNGAGUNG – Kritik terhadap lambannya pembangunan di Kabupaten Tulungagung kembali mencuat. Kali ini, sorotan datang dari tokoh Tulungagung Timur, Sutresno atau yang akrab disapa Kang Tris. Ia menilai Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum menunjukkan percepatan pembangunan yang nyata di tengah tingginya harapan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Kang Tris mendesak Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, agar tidak hanya menjalankan roda pemerintahan secara administratif, tetapi juga berani melakukan pembenahan total birokrasi yang dinilai lamban, kurang responsif, dan kehilangan orientasi pelayanan publik.
Menurutnya, kondisi birokrasi di Tulungagung saat ini sudah mengkhawatirkan. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebut berjalan tanpa akselerasi, minim inovasi, dan terkesan hanya menjalankan rutinitas administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Kalau pola lama terus dipelihara, Tulungagung hanya akan sibuk rapat dan administrasi, tetapi rakyat tidak merasakan perubahan apa-apa,” tegasnya, Kamis (21/5/2026).
Kang Tris menilai Plt Bupati perlu segera melakukan reformasi birokrasi melalui penataan pejabat berbasis meritokrasi, bukan mempertahankan pola lama yang sarat kedekatan, senioritas, maupun kompromi politik. Ia juga menyinggung praktik penempatan pejabat yang dinilai belum sesuai kompetensi.
Menurutnya, OPD strategis harus dipimpin figur yang memiliki latar belakang dan kemampuan sesuai bidangnya. Dinas pendidikan, misalnya, perlu dipimpin sosok berlatar pendidikan, sedangkan sektor pekerjaan umum dan infrastruktur seharusnya diisi kalangan teknokrat yang memahami persoalan teknis di lapangan.
“Jangan ulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya. Jabatan strategis tidak boleh lagi dibagi berdasarkan like and dislike. Kalau pembangunan mau dipercepat, pejabat harus dipilih karena kapasitasnya, bukan kedekatannya,” ujarnya.
Ia juga meminta dilakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD maupun BUMD di Tulungagung. Menurutnya, banyak institusi pemerintah saat ini kehilangan sense of crisis di tengah berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.
Sorotan tajam turut diarahkan pada pola penilaian kinerja pejabat yang dinilai masih berorientasi pada serapan anggaran dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban (SPJ). Kang Tris menilai ukuran tersebut sudah tidak relevan apabila tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Rakyat tidak butuh laporan tebal kalau jalan tetap rusak, pelayanan lambat, pengangguran tinggi, dan kemiskinan tidak turun. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyata,” katanya.
Ia menegaskan, evaluasi kinerja pejabat seharusnya berbasis outcome atau dampak langsung yang dirasakan publik, mulai dari percepatan layanan, efisiensi birokrasi digital, hingga keberhasilan menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Selain itu, Kang Tris juga mendesak Plt Bupati segera mengambil langkah strategis berupa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan berbasis kinerja serta kebutuhan organisasi sesuai ketentuan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, jika reformasi birokrasi terus ditunda, stagnasi pembangunan di Tulungagung akan semakin parah dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Ini bukan lagi soal nyaman atau tidak nyaman di kursi birokrasi. Ini soal masa depan Tulungagung. Kalau pemerintah tidak berani bersih-bersih dan menata ulang mesin birokrasi sekarang, jangan salahkan publik jika menilai pemerintah berjalan tanpa arah,” pungkasnya.
(Khairul Anam)