Warga Lingkar Waduk Wonorejo Geram, Ancam Blokade Pemkab dan DPRD Tulungagung

CB, TULUNGAGUNG – Ratusan warga masyarakat di lingkar Waduk Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, yang tergabung dalam Lembaga 212 atau dikenal dengan sebutan Loro Siji Loro, menggelar aksi damai di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jalan A. Yani Timur, Senin (7/9/2026).

Dan, aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi pengelolaan pajak daerah hingga desakan agar pemerintah memberikan kepastian penyelesaian persoalan jalan rusak di kawasan Waduk Wonorejo.

Massa menyoroti pengelolaan pajak daerah yang bersumber dari masyarakat. Mereka mendesak Pemkab Tulungagung membuka secara transparan penerimaan seluruh jenis pajak daerah sekaligus menjelaskan ke mana uang pajak tersebut dialokasikan.

Sedikitnya terdapat 10 tuntutan utama yang disampaikan massa. Di antaranya, pemerintah diminta memublikasikan keterkaitan penerimaan pajak dengan pembangunan dan pelayanan publik.
Warga juga mendesak dibukanya data target, realisasi, potensi, hingga tunggakan masing-masing jenis pajak daerah. Selain itu, mereka meminta adanya audit dan evaluasi terhadap potensi kebocoran serta piutang pajak, sekaligus memperkuat digitalisasi dan transparansi dalam proses pemungutan pajak.

Tak hanya itu, massa meminta pemerintah membuka data potensi pajak dari sejumlah sektor strategis, seperti mineral bukan logam dan batuan (MBLB), air tanah, hotel, restoran, reklame, parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga sektor hiburan.

Massa juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan cara yang justru membebani masyarakat. DPRD Tulungagung diminta memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan PAD.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, warga menuntut pemerintah membuat laporan penerimaan dan pengelolaan pajak daerah secara berkala. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sekaligus ikut mengawasi penggunaan uang yang bersumber dari pajak.

Dalam poster yang dibawa massa, penyelenggara menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pajak.

Bahkan, mereka pun menyatakan tidak anti pajak. Sebaliknya, warga mendorong agar pajak yang dipungut secara sah benar-benar tercatat, dikelola secara transparan, diawasi, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Namun demikian, persoalan tidak berhenti pada tuntutan transparansi pajak.

Setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor Bupati Tulungagung, sejumlah perwakilan massa dipersilakan masuk untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Dalam dialog tersebut, warga bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Tulungagung, Tri Hariadi. Akan tetapi, pertemuan itu dinilai belum memberikan kepastian terkait penyelesaian jalan rusak di kawasan Waduk Wonorejo.

Warga menyebut Pemkab Tulungagung berencana mencari solusi dengan membawa persoalan tersebut ke DPR RI. Namun, warga mengaku masih membutuhkan kepastian yang lebih konkret mengenai langkah dan waktu penyelesaiannya. Ketiadaan kepastian tersebut membuat suasana kembali memanas.

Merasa belum mendapatkan kepastian waktu penyelesaian jalan rusak, massa melontarkan ancaman akan menggelar aksi yang lebih besar.

Bahkan, warga mengancam memblokade Kantor Pemkab Tulungagung menggunakan kayu hasil hutan apabila pemerintah tidak segera memberikan kepastian terkait penyelesaian persoalan jalan di kawasan Waduk Wonorejo.

Usai dari Kantor Pemkab, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Tulungagung untuk menyampaikan aspirasi.

Namun, kekecewaan kembali muncul, karena pimpinan DPRD Tulungagung disebut tidak berada di tempat sehingga warga tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan dewan.

Warga menilai DPRD Tulungagung semestinya berada di garis depan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Wonorejo, khususnya terkait kondisi jalan lingkar Waduk Wonorejo yang selama ini menjadi perhatian warga.

Tak pelak, kekecewaan tersebut membuat warga kembali melontarkan ancaman aksi lanjutan. Mereka menyatakan siap melakukan aksi lebih besar, termasuk memblokade Kantor DPRD Tulungagung apabila aspirasi yang disampaikan tidak segera mendapatkan kepastian.

Aksi tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi Pemkab dan DPRD Tulungagung agar segera memberikan jawaban konkret atas tuntutan warga, baik terkait transparansi pengelolaan pajak maupun persoalan infrastruktur jalan di kawasan Waduk Wonorejo.
(Tim)