PAD Tulungagung Ditarget Rp900 M, Sekror Parkir dan Wisata Jadi Sorotan

CB, TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp900 miliar dalam rancangan APBD 2027. Untuk mencapai angka tersebut, penguatan pengawasan terhadap seluruh sumber pendapatan daerah dinilai menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, peningkatan PAD harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola dan sistem pemungutan. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan Ranperda Perubahan APBD 2026 serta Ranperda APBD 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (10/9/2026).

Menurut Baharudin, sektor-sektor yang selama ini menjadi sumber penerimaan daerah masih perlu dioptimalkan. Salah satunya adalah pajak parkir. Ia meminta mekanisme pemungutan di sektor tersebut diperketat sehingga potensi pendapatan yang ada tidak terlewat.

Di sisi lain, Pemkab Tulungagung masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pariwisata. Potensi retribusi wisata yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2 miliar hingga kini belum bisa ditarik secara maksimal.

Kondisi itu berkaitan dengan belum terbitnya izin pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Tulungagung dan Perhutani. Akibatnya, potensi penerimaan dari sejumlah objek wisata masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Baharudin menegaskan, pencapaian target PAD bukan sekadar persoalan mencantumkan nominal dalam dokumen APBD. Pemerintah daerah juga harus memastikan proses pemungutan dilakukan secara transparan, terukur, serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

Sementara dari sisi pembiayaan, Pemkab Tulungagung belum berencana menghabiskan seluruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sekitar Rp477 miliar. Dana tersebut akan diarahkan ke APBD murni 2027 dan dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Salah satu sektor yang mendapat porsi besar adalah infrastruktur. Dalam rancangan APBD 2027, anggaran untuk sektor tersebut disebut lebih dari Rp300 miliar atau berada di atas 30 persen dari total belanja daerah.

Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga menetapkan penguatan ekonomi kerakyatan dan revitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari prioritas pembangunan.

Dengan demikian, terdapat sejumlah angka penting yang menjadi gambaran arah fiskal Tulungagung pada 2027, yakni target PAD sekitar Rp900 miliar, SILPA sekitar Rp477 miliar, serta anggaran infrastruktur lebih dari Rp300 miliar.

Namun, besarnya target pendapatan dan belanja tersebut juga diikuti tuntutan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah dituntut tidak hanya mampu menghimpun pendapatan dan menyusun anggaran, tetapi juga memastikan penggunaannya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Belum optimalnya potensi retribusi wisata sekitar Rp2 miliar menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan. Percepatan koordinasi dan kepastian terkait pembaruan kerja sama diharapkan dapat membuka kembali peluang penerimaan tersebut.

Pada akhirnya, keberhasilan APBD 2027 tidak hanya dilihat dari besarnya angka pendapatan maupun belanja. Ukuran utamanya adalah sejauh mana kebijakan anggaran mampu menghadirkan infrastruktur yang lebih baik, menggerakkan perekonomian, mendorong perkembangan UMKM, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Tulungagung.

(Tim)