Heru Tjahjono Soroti Sanitasi Dapur SPPG, Program Pemenuhan Gizi di Tulungagung Diminta Diperkuat

TULUNGAGUNG – Kesiapan operasional dan penerapan standar keamanan pangan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Salah satu aspek yang mendapat sorotan adalah kondisi sanitasi serta kelengkapan fasilitas di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal tersebut dibahas dalam pertemuan silaturahmi dan koordinasi bersama mitra SPPG yang dirangkai dengan perkenalan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Tulungagung. Kegiatan berlangsung di Kantor KADIN Tulungagung, Jumat (11/9/2026).

Forum tersebut diikuti berbagai unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan program, di antaranya perwakilan DPR RI Komisi IX, Sekda Tulungagung, Satgas, Kantor Pajak, BPJS, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran Forkopimda.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin yang diwakili Sekda Tulungagung Tri Hariadi menyampaikan bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Menurutnya, dibutuhkan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar program berjalan sesuai tujuan dan manfaatnya dapat diterima masyarakat secara optimal.

Sorotan khusus disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjhjono terkait kondisi sanitasi dapur SPPG. Ia menilai aspek tersebut harus menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan keamanan makanan yang nantinya dikonsumsi masyarakat.

Dan, pria yang pernah menjabat dua periode Bupati Tulungagung meminta persoalan sanitasi ditangani secara serius dan tidak dibiarkan berlarut-larut.

Karena, menurutnya, kebersihan dapur merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin makanan yang diproduksi tetap aman dan memenuhi standar kelayakan konsumsi. “Sanitasi harus dibahas sampai selesai,” tegas Heru.

Selain masalah sanitasi, kesiapan sarana dan prasarana pendukung operasional SPPG turut menjadi pembahasan. Kelengkapan fasilitas dapur perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.

Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah desa juga dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan fasilitas di lapangan.

Heru, yang pernah menjabat sebagai Bupati Tulungagung selama dua periode, menilai keberadaan SPPG memiliki posisi penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.

Karena itu, berbagai kendala teknis yang ditemui dalam pelaksanaan di lapangan perlu segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.

Penguatan koordinasi antara BGN, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, pemerintah desa, pengelola SPPG, serta instansi terkait menjadi salah satu langkah yang dinilai penting.

Tidak hanya untuk memastikan program berjalan lancar, koordinasi tersebut juga diperlukan agar standar keamanan dan kualitas pangan tetap terjaga.

Pertemuan koordinasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan tindak lanjut nyata, bukan sekadar menjadi forum silaturahmi. Penyamaan persepsi dan penyelesaian berbagai persoalan teknis di lapangan diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program SPPG di Kabupaten Tulungagung.(HS)