CB, Magetan – Sorotan terhadap transparansi penyaluran bantuan sosial kembali mengemuka. Ketua DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Magetan, Sofyan alias Teyenk, menegaskan bahwa hak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun.
“Saya tegaskan bantuan hak warga miskin jangan dipotong atau dipangkas apapun alasannya. Saya minta pemerintah ikut mengawasi, jangan hanya pembinaan. Jika terbukti, tindak tegas,” ujar Sofyan, Minggu (21/9/2025).
Pernyataan itu disampaikan Sofyan setelah menerima pengaduan warga terkait dugaan pemangkasan bantuan. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan gegabah dalam menindaklanjuti laporan.
“Bentuk laporan dari siapapun saya terima, namun tidak gegabah melangkah. Harus kembangkan informasi warga, setelah pulbaket selesai baru melakukan kajian terlebih dahulu,” tandasnya.
Sebagai langkah awal, Sofyan juga telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Magetan, Eko Muryanto, untuk memastikan kebenaran laporan yang diterima.
Eko sendiri menilai dugaan pemangkasan PKH, jika benar terjadi, merupakan pelanggaran serius yang mencoreng penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Saya sangat menyayangkan kalau memang itu terjadi pemotongan, sebab PKH langsung diberikan melalui transfer. Jika ada oknum benar melakukan potongan pasca salur tentu akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemdes. Jika memang ada kejadian di pemerintahan desa, langkah kami segera melakukan crosscheck kebenarannya dan pembinaan agar tidak terjadi,” jelas Eko.
Sofyan menambahkan, penyaluran bantuan harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, baik di tingkat desa maupun melalui mekanisme E-Warung.
“Saya minta bantuan dilakukan secara transparan, baik di E-Warung yang berfungsi sebagai titik transaksi nontunai di mana saldo bantuan akan dikonversi menjadi paket sembako bagi KPM, juga pelayanan di pemerintahan desa setempat,” pungkasnya.
(Caknan)