Oleh: Eko Puguh Prasetijo
Rakyat tidak boleh diminta melupakan begitu saja apa yang baru saja terjadi.
Pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat Gatut Sunu, Ahmad Baharudin kini menjabat sebagai Plt Bupati Tulungagung. Sebelumnya, ia dikenal sebagai salah satu figur penting di lingkungan DPRD Tulungagung dan berada dalam lingkar pengambilan keputusan politik daerah.
Karena itu, muncul pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat:
Apakah tepat, ketika daerah sedang mengalami krisis kepercayaan, kepemimpinan justru diberikan kepada sosok yang masih dipersepsikan sebagai bagian dari struktur kekuasaan lama?
Pertanyaan ini bukan fitnah. Bukan pula tuduhan pidana.
Ini adalah hak publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan proses pemulihan kepercayaan dilakukan secara sungguh-sungguh.
Jabatan Plt Bupati bukan sekadar posisi administratif. Di tangan pemegang jabatan tersebut terdapat kewenangan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan APBD, program pembangunan, bantuan sosial, hibah, birokrasi, dan arah kebijakan daerah.
Karena itu, setiap keputusan terkait kepemimpinan daerah harus mempertimbangkan aspek kepercayaan publik secara serius.
Dalam situasi pasca-OTT, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proses perbaikan berjalan secara nyata. Yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan hadirnya kepemimpinan yang mampu meyakinkan publik bahwa praktik-praktik lama tidak akan terulang.
Tulungagung membutuhkan pembaruan dan pemulihan kepercayaan.
Bukan sekadar pergantian nama dalam lingkar kekuasaan yang sama.
Jika kesan yang muncul di masyarakat adalah bahwa pola lama masih dipertahankan, maka wajar apabila publik terus mengajukan pertanyaan kritis:
Apakah langkah ini benar-benar untuk membenahi Tulungagung, atau hanya menjaga kesinambungan kekuasaan yang telah lama bercokol?
Hak jawab terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik.(*)