CB, TULUNGAGUNG – Sangat disayangkan, niat mulia para Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di wilayah Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung ini dengan tujuan utama upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya anggota LMDH dan warga yang terdampak wisata religi Lok Songo ‘terganjal’ oleh oknum-oknum berkantong tebal. Tak pelak, untuk sementara waktu tiga LMDH, yakni LMDH Wono Makmur Desa Demuk, LMDH Wono Rejo Desa Tenggong dan LMDH Sumber Rejeki Desa Sukorejo Wetan ini akhirnya memilih diam.
Padahal, mereka para LMDH, berdirinya wisata religi Lok Songo berawal mendapat petunjuk penguasa wilayah tersebut (penguasa goib, red). Akhirnya para LMDH inipun melakukan tirakat dengan cara puasa, dan kisaran sepekan mereka juga melakukan ‘melekan’ tengah malam (semedi, red) untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Namun sungguh ironis tatkala mereka sudah berhasil mewujudkan semua itu, tiba-tiba ada pihak-pihak melalui jalan pintas menguasai lahan wisata tersebut. Sungguh ironis memang.
Melenggannya dengan mudah para oknum berkantong tebal itu, ada dugaan telah mendapat lampau hijau alias adanya kongkalikong dengan pihak-pihak terkait. Diduga Mantri Perhutani, Mandor Perhutani dan Kades Demuk ini ‘bermain’ di wisata Lok Songo itu. Bahkan, ada dugaan pula, saat dilakukan mediasi di Balai Desa Demuk itu hanyalah ‘akal-akalan’ mereka saja, dikarenakan pada saat mediasi itu tak membahas permasalahan tersebut. Seperti diberitakan cahayabaru.id, (Rabu 03/11, red), Pernah Ada Mediasi Pengelola Wisata Religi Lok Songo di Balai Desa, Malah Adu Jotos dan saling lempar Aqua gelas berisi.
Kepala Desa Demuk, Suwari S.pd, MM mengatakan, bahwa lahan di wisata religi Lok Songo itu sepenuhnya milik perhutani dan kalau belum ada surat perjanjian bersama pihaknya pun tidak akan berani masuk.
Bahkan, menurut Suwari, pada perdes di desanya itu dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, bahwa wisata dikelola oleh badan usaha atau lembaga lain yang ditunjuk oleh desa dan lembaga-lembaga lain tentu juga bisa, senyampang adanya koordinasi dengan LMDH. Namun demikian, dirinya mengakui terkait wisata religi di Lok Songo saat ini masih rancu.
“Kalau kami keterlibatannya hanya karena itu wilayah administratif. Jadi kami tidak berani mengatur banyak, bilamana ada kegiatan yang sifatnya saat ini karena musim pandemi. Kami akan tetap bersama muspika dan polsek kan tetap memantau,” kata Suwari saat dihubungi cahayabaru.id di kantornya belum lama ini.
Sebetulnya, lanjut Sawari, tugasnya adalah menyehatkan bilamana MLDH tidak sehat dan LMDH itu sebagai lembaga masyarakat desa hutan, tentu ia memiliki kewajiban memberikan mandat untuk bisa melakukan koordinasi dengan baik. Namun menurut Sawari, saat ini menurutnya masih rancu alias antara LMDH dan perhutani tidak singkron. “Jadi tidak benar kalau saya bermain atau ingin menguasai wisata itu,” jelasnya.
Dan, tambah Suwari, aturan LMDH itu berjalan dua kali 5 tahun dan setelahnya sebenarnya tidak boleh menjabat lagi. Padahal, menurutnya, LMDH diwilayhnya itu sudah berjalan kisaran 17 tahun. Namun demikian, apabila LMDH masih dikendaki tentu pula juga tidak masalah. Jadi, menurutnya, kalau dirinya mengatakan LMDH di desanya tidak lagi berfungsi atau vakum itupun juga tidak benar. Tapi kalau masih dikhendaki ya tidak masalah.
Akantetapi sampai saat ini belum ada koordinasi,” paparnya.
Masih kata Suwari, adanya wisata yang vital, iapun berharap untuk UMKMnya bisa mengangkat bagi warganya. Untuk itu dirinya sangat berharap adanya koordinasi yang baik, yakni antara LMDH dan perhutani bisa duduk bersama untuk membahas kedepan wisata religi Lok Songo tersebut. “Semoga saja LMDH bisa duduk bersama dengan perhutani,”katanya.
Sementara itu, menindaklanjuti soal dugaan keterlibatan Mantri Perhutani dan Mandor Perhutani soal wisata religi Lok Songo dan hingga berita ini diturunkan, yakni mereka berdua belum berhasil terkonfirmasi.(rul/Hsu)