CB, PASURUAN – Kemarin 13 November 2023 Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan gelar rapat berlangsung di
Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan. sejumlah fraksi memberikan masukan dan catatan terhadap nota
pengantar APBD 2024 yang disampaikan Pj Bupat Pasuruan.
Sekretaris Fraksi Golkar Sugiarto menyampaikan beberapa pandangan umum terkait dengan nota pengantar APBD 2024
baik itu pendapatan atau belanja. Pertama, kata Sugiarto, terkait arah kebijakan dan pembangunan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024, itu sepert apa dan perlu dijelaskan secara detail. Kedua, berkaitan dengan belanja operasi yang sudah
dialokasikan Rp 2 triliun lebih itu perlu dijelaskan rinci alokasi penggunaannya sepert apa. “Berapa proporsi alokasi
penganggaran, baik dari Aspek Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Ekonomi. Karena itu pentng,” ujarnya.
Dia juga mendorong Pemkab untuk mengkaji ulang terkait beberapa peraturan Bupat. Diantaranya Insentf guru
madrasah iftidaiyah (MI). Sugiarto ini berharap, supaya insentf ini dapat diberikan kembali sesuai ketentuan dan
kemampuan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, tunjangan perangkat desa supaya ada peningkatan dari tahun-
tahun sebelumnya, termasuk Honor Tenaga Harian Lepas (THL). Perlu juga ada penyesuaian hasil rekomendasi izin Pelajar,
para Bidan supaya dapat perhatan khusus dan serius dari pemerintah daerah. “Harapan kami, APBD Tahun Anggaran
2024 bisa berdampak pada pemulihan perekonomian dan meningkatkan tarap hidup masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, juga meningkatkan iklim usaha yang sehat, pendidikan dan kesehatan yang makin berkualitas, serta menjadi
pelecut dan spirit berkarya yang lebih baik. “Harapannya, bersama menuju masyarakat yang sejahtera dan maslahat. kami
juga sampaikan permohonan maaf atas kurang – kurangnya,” jelasnya.
Terakhir, ia berpesan, Tahun 2024 merupakan tahun pesta demokrasi, sehingga perlu adanya kebersamaan dalam menjaga
pesta demokrasi yang damai, aman dan tentram. Juru Bicara Fraksi PKB Agus Suyanto mengatakan, APBD memiliki peran
yang sangat strategis untuk mendukung aktvitas Pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Utamanya, dalam pengembangan
mendukung pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, peningkatan berbagai sektor untuk kepentngan
masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan agar bisa
bermuara pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKB memberikan beberapa catatan dan masukan. Diantaranya, Belanja daerah sebagai komponen keuangan
daerah. Dan dalam kerangka ekonomi makro, diharapkan dapat memberikan dorongan atau stmulan terhadap
perkembangan ekonomi daerah. “Yang itu lebih memberikan efek multplier, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang
lebih meningkat dan lebih baik lagi,” urainya.
Fraksi PKB juga meminta agar penyerapan anggaran diharapkan tdak hanya digunakan saja namun juga diharapkan
penyerapan efek positf. “Itu pentng karena itu dilakukan dalam rangka menggerakan pembanguan daerah dan
memberikan stmulus pertumbuhan ekonomi rakyat,” tegasnya. Agus juga menyebut, diharapkan sumber pendapatan,
agar terus menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang ada.
“Diupayakan lebih mengintensifkan pemungutan sesuai potensi riilnya dengan tetap mempertmbangkan dampak yang
kurang baik terhadap iklim investasi daerah,” urainya. Dan diharapkan, pungutan tersebut tdak memberatkan masyarakat
dan tdak berdampak pada ekonomi biaya tnggi. Dalam Anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 ini kiranya sangat pentng
untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan yang terkait dengan pelathan
ekonomi, pengembangan produk lokal berbasis daerah agar dapat dilaksanakan akhir tahun 2024. “Sehingga kita berharap
muncul produk- produk lokal yang dapat dipasarkan ke luar daerah Kabupaten Pasuruan atau bahkan pasar luar negeri,”
ungkapnya. Agus berharap proses pembahasan APBD 2024 ini dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Peraturan
